Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM– Kenaikan harga BBM nonsubsidi mendorong sebagian masyarakat beralih ke Pertalite.
Perubahan pola konsumsi ini dinilai ikut meningkatkan tekanan terhadap kuota Pertalite di Provinsi Gorontalo.
Persoalan tersebut dibahas Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta instansi terkait, Selasa (8/9/2026).
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mengatakan antrean panjang di sejumlah SPBU tidak semata-mata disebabkan kekurangan stok.
Pasokan disebut tersedia, tetapi kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan.
“Bukan kelangkaan, begitu banyaknya antrean di setiap SPBU. Mereka mengatakan antrean bukan persoalan kekurangan stok. Stoknya siap, cuma memang ada lonjakan kebutuhan dari masyarakat terkait Pertalite ini,” ujar Mikson.
Mikson menjelaskan, kenaikan harga Pertamax dan Dexlite turut mengubah pilihan konsumen.
Masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi mulai beralih ke Pertalite karena perbedaan harga semakin besar.
Perubahan tersebut juga berpotensi meningkatkan volume pembelian.
Konsumen yang sebelumnya membeli sekitar 30 liter dapat meningkatkan pembelian menjadi 60 liter ketika menggunakan Pertalite.
“Dexlite naik, kemudian Pertamax naik. Otomatis orang yang tadinya beralih ke Pertalite karena selisihnya sudah agak jauh. Yang tadinya mungkin satu hari isinya 30 liter, tentu dia menginginkan 60 liter,” jelas Mikson.
Kondisi ini membuat kebutuhan riil di lapangan berpotensi tidak lagi sesuai dengan kuota yang ditetapkan berdasarkan perhitungan sebelumnya.
Mikson juga menilai pemerintah perlu mengevaluasi kuota Pertalite menggunakan data konsumsi terbaru.
Apalagi, kondisi penggunaan BBM saat ini dinilai tidak lagi berada pada situasi normal.
“Ini kan masih berpatokan kuota yang lama. Kondisinya bukan cuma normal, tapi abnormal. Kondisi yang sangat diperlukan dalam rangka pemerintah melakukan intervensi untuk penambahan kuota,” tegasnya.
Komisi II akan membawa persoalan tersebut ke BPH Migas melalui agenda pertemuan di Jakarta.
Langkah itu dilakukan untuk menyampaikan kondisi kebutuhan BBM di Gorontalo sekaligus membahas peluang penambahan kuota.
“Kami Komisi II agendakan ke Jakarta, bertemu dengan BPH Migas dalam rangka meminta kalau boleh kuota untuk Gorontalo itu ditambah,” ungkap Mikson.
Selain kuota, Komisi II meminta pengawasan distribusi Pertalite diperketat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan barcode yang berpotensi disalahgunakan untuk melakukan pembelian berulang.
“Jangka pendek tentu kita minta ada penertiban. Jangan sampai ada orang yang menyalahgunakan barcode. Itu perlu ditertibkan dalam rangka mengurangi antrean,” kata Mikson.
Masyarakat juga diminta tidak membeli Pertalite secara berlebihan karena khawatir terjadi kenaikan harga.
Pembelian berulang oleh kendaraan atau pihak yang sama dinilai justru memperbesar antrean dan tekanan terhadap distribusi.
“Jangan sampai ada orang yang berulang-ulang melakukan itu, padahal mestinya cukup satu kali. Kalau cukup satu kali, paling tidak mengurangi antrean,” jelasnya.
Evaluasi kebutuhan Pertalite harus menggunakan data riil, mulai dari konsumsi masyarakat, jumlah kendaraan hingga kebutuhan sektor produktif seperti petani, nelayan dan pelaku usaha.
“Kalau kebutuhan masyarakat memang sudah meningkat, pemerintah harus melihat itu sebagai kondisi yang harus diintervensi. Jangan hanya melihat stok ada atau tidak ada. Yang harus dilihat adalah kebutuhan riil masyarakat, kemudian kuotanya disesuaikan dan pengawasannya diperketat,” tutupnya. (*)
