DPRD GorontaloGorontalo

Komisi II Perjuangkan Penambahan Kuota BBM untuk Gorontalo

×

Komisi II Perjuangkan Penambahan Kuota BBM untuk Gorontalo

Sebarkan artikel ini
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Gorontalo, Gambar: (bicaraa.com)
Nikmati Update  Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini

GORONTALO, BICARAA.COM– Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Gorontalo di Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Rabu (2/9/2026).

RDP tersebut turut dihadiri perwakilan Hiswana Migas Gorontalo serta Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga.

Pertemuan itu digelar untuk menyerap informasi dan membahas langsung persoalan ketersediaan serta distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Provinsi Gorontalo, khususnya BBM bersubsidi yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Dari hasil pembahasan, terungkap stok BBM di Gorontalo masih tersedia dan penyalurannya tetap dilakukan sesuai ketentuan.

Meski demikian, antrean di lapangan tetap menjadi perhatian. Kondisi tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan, termasuk adanya dugaan penimbunan BBM.

Selain itu, peningkatan pembelian dalam jumlah berlebihan juga dapat memengaruhi distribusi dan ketersediaan BBM bagi masyarakat lainnya.

Mikson Yapanto, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti seluruh keluhan masyarakat terkait ketersediaan BBM bersubsidi.

RDP tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD untuk memperoleh penjelasan langsung dari pihak Pertamina dan seluruh pihak terkait mengenai kondisi stok hingga proses distribusi BBM di Gorontalo.

Persoalan ketersediaan BBM, khususnya subsidi, akan terus dikawal karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan berbagai aktivitas ekonomi.

BBM dibutuhkan oleh nelayan, petani, pelaku UMKM, sektor transportasi hingga masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain melakukan pengawasan di daerah, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo juga akan memperjuangkan kebutuhan BBM Gorontalo di tingkat pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Komisi II akan menyampaikan kondisi kebutuhan BBM di Provinsi Gorontalo sekaligus mencoba memperjuangkan penambahan kuota apabila kebutuhan masyarakat terus meningkat.

Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo juga akan terus melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung di lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya terkait distribusi serta ketersediaan BBM.

Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan pelayanan dan kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengawasan di lapangan dinilai penting karena DPRD perlu melihat langsung berbagai persoalan yang terjadi, termasuk kondisi antrean, proses penyaluran, hingga keluhan yang dirasakan masyarakat.

Temuan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama pihak terkait.

Hasil dari setiap kunjungan dan pengawasan di lapangan juga akan dibawa dalam rapat-rapat DPRD untuk dibahas secara resmi.

Melalui pembahasan tersebut, Komisi II dapat meminta penjelasan dari instansi terkait sekaligus mencari langkah penyelesaian terhadap persoalan yang ditemukan.

Mikson juga menegaskan, keluhan masyarakat terkait BBM bersubsidi akan terus ditindaklanjuti.

Komisi II tidak hanya melakukan pengawasan melalui rapat, tetapi juga akan melihat langsung kondisi di lapangan dan membawa setiap temuan ke dalam pembahasan bersama pihak terkait.

“Kami akan menindaklanjuti semua keluhan masyarakat terkait ketersediaan BBM subsidi. Kami juga akan terus melakukan pengawasan di lapangan, karena itu merupakan salah satu fungsi DPRD. Hasil dari kunjungan dan temuan di lapangan nantinya akan kami bahas dalam rapat bersama pihak terkait,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan kebutuhan BBM Gorontalo juga akan diperjuangkan hingga ke tingkat pusat.

“Kami akan membawa persoalan ini ke BPH Migas dan mencoba memperjuangkan penambahan kuota BBM untuk Gorontalo sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying, tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan,” tutupnya. (*)