Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM — Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mendatangi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kamis (10/9/2026), untuk mengurai persoalan kuota BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa bersama Ketua Komisi II Mikson Yapanto. Turut hadir anggota Komisi II Venny Rosdiana Anwar, Lolly Junus dan Usman Tahir Rajak.
Rombongan diterima Komite BPH Migas Hasby Anshori. Pertemuan membahas kuota, realisasi penyaluran dan distribusi BBM bersubsidi di Gorontalo.
Berdasarkan data BPH Migas, kuota BBM bersubsidi Gorontalo tidak mengalami pengurangan. Kuota justru mengalami peningkatan.
Ridwan Monoarfa mengatakan kondisi tersebut perlu diluruskan agar antrean panjang di SPBU tidak langsung dikaitkan dengan pengurangan kuota.
“Dari paparan data yang disampaikan BPH Migas, kuota BBM di Gorontalo tidak ada pengurangan, malah naik. Jadi ini yang harus kita luruskan bersama, karena persoalan yang terjadi di lapangan bukan karena kuotanya dikurangi,” ujar Ridwan.
Ridwan mengatakan persoalan berikutnya berada pada pola distribusi dan tingkat konsumsi. Perubahan volume pengiriman dalam satu kali distribusi juga tidak otomatis berarti kuota daerah berkurang.
“Kuota itu satu hal, distribusinya persoalan lain. Kita harus lihat bagaimana BBM bergerak dari terminal sampai ke SPBU, berapa volume yang dikirim dan berapa cepat habis setelah disalurkan,” katanya.
BPH Migas membuka ruang penyesuaian kuota apabila kebutuhan daerah meningkat. Ridwan memastikan DPRD akan menggunakan data lapangan untuk melihat kebutuhan tersebut secara objektif.
“Kalau kebutuhan memang meningkat, ada mekanisme untuk melakukan penyesuaian. Karena itu DPRD akan membawa data lapangan, bukan hanya keluhan masyarakat, sehingga pembahasan penambahan kuota bisa berbasis angka,” jelasnya.
Setelah mendapatkan penjelasan BPH Migas, Komisi II akan memperdalam persoalan melalui pemeriksaan data penyaluran dan kondisi SPBU.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Mikson Yapanto mengatakan persoalan BBM harus dibaca dari tiga sisi, yakni kuota, distribusi dan konsumsi.
“Kalau kuota Gorontalo tidak berkurang bahkan meningkat, maka persoalannya harus dibedah dari sisi distribusi dan konsumsi. Kita perlu melihat berapa yang masuk, berapa yang disalurkan dan bagaimana pola pembeliannya di setiap SPBU,” kata Mikson.
Mikson meminta data realisasi penyaluran dibuka untuk mengetahui titik terjadinya persoalan. Data tersebut harus memperlihatkan aliran BBM mulai dari terminal hingga penjualan kepada konsumen.
“Jangan hanya bicara kuota. Kita harus buka data realisasi. Dari terminal berapa yang keluar, masuk ke SPBU berapa, kemudian dalam satu hari berapa yang terjual. Dari situ kita bisa tahu titik persoalannya,” ujar Mikson.
Ia juga meminta pola konsumsi tiap wilayah diperhitungkan. SPBU di pusat aktivitas masyarakat memiliki karakter permintaan yang berbeda dengan SPBU yang melayani kawasan pertanian, perikanan dan jalur transportasi.
“Setiap wilayah mempunyai karakter konsumsi yang berbeda. Pola konsumsi ini harus masuk dalam perhitungan. Kita harus tahu kapan BBM cepat habis dan apakah volume pasokan yang diterima sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Mikson.
Untuk mencocokkan data dengan kondisi aktual, Komisi II akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Gorontalo.
Ridwan mengatakan sidak diperlukan untuk memastikan penyebab antrean tidak hanya dibaca dari data administratif.
“Kita akan melakukan kunjungan lapangan secara mendadak. Kita ingin melihat betul apa yang terjadi di lapangan sehingga terjadi antrean,” tegas Ridwan.
Hasil pemeriksaan lapangan akan dibandingkan dengan data BPH Migas untuk melihat apakah persoalan terjadi pada pasokan, distribusi, konsumsi atau pelayanan di SPBU.
“Kita tidak mau mengambil kesimpulan hanya dari satu meja. Kita sudah mendapatkan penjelasan BPH Migas, selanjutnya kita harus turun ke SPBU dan melihat sendiri situasinya,” kata Ridwan.
BPH Migas juga berencana datang langsung ke Gorontalo bersama pemerintah daerah dan Forkopimda untuk melihat kondisi distribusi BBM.
Mikson mengatakan kunjungan tersebut harus menjadi momentum untuk membuka seluruh data distribusi agar persoalan dapat ditemukan berdasarkan kondisi nyata.
“Kalau BPH Migas turun langsung, kita bisa duduk bersama dengan pemerintah daerah, Pertamina, SPBU dan Forkopimda. Semua data dibuka, kemudian kita cari titik masalahnya berdasarkan fakta di lapangan,” kata Mikson.
Langkah Komisi II bersama BPH Migas diarahkan untuk memastikan pasokan BBM tetap tersedia, distribusi berjalan sesuai kebutuhan dan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. (*)
