Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM — Persoalan masyarakat di Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, tidak hanya berkaitan dengan penerima bantuan dan akurasi data sosial.
Warga juga menghadapi persoalan ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Hal tersebut terungkap saat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Desa Molamahu, Jumat (21/8/2026).
Rombongan dipimpin Manaf A. Hamzah bersama Gustam Ismail, Muhammad Zikyan dan Sapia Tuna. Mereka diterima Kepala Desa Molamahu, Haris Y. Hasbi, S.Pd., bersama jajaran pemerintah desa.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa menjelaskan bahwa persoalan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sejauh ini tidak menjadi kendala berarti.
“Untuk desil, alhamdulillah tidak bermasalah,” ungkap Haris.
Namun, persoalan lain muncul ketika masyarakat melakukan pemutakhiran data untuk mengakses program bantuan maupun pembiayaan. Sejumlah warga diketahui memiliki riwayat pinjaman online atau catatan kredit bermasalah pada sektor perbankan.
Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat mengalami keterbatasan ketika hendak mengakses program tertentu. Persoalan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi warga tidak selalu dapat dilihat hanya berdasarkan data sosial.
Masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pemerintah bisa saja memiliki persoalan finansial yang memengaruhi akses mereka terhadap berbagai program.
Di sisi lain, Pemerintah Desa Molamahu juga menyampaikan kebutuhan penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor peternakan. Salah satu aspirasi yang diharapkan mendapat dukungan DPRD adalah pengadaan bibit ternak sapi melalui pokok-pokok pikiran (Pokir).
Peternakan dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan masyarakat apabila mendapat dukungan bibit, pendampingan dan pengawasan secara berkelanjutan.
Pemerintah desa berharap bantuan tersebut tidak sekadar berupa penyaluran ternak, tetapi dapat dikembangkan menjadi aset produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
Selain persoalan ekonomi, masyarakat Molamahu juga menghadapi kekhawatiran terhadap aktivitas pertambangan di wilayah desa. Aktivitas tambang disebut memiliki dampak terhadap kondisi lingkungan, terutama potensi banjir ketika musim hujan.
“Tambang Molamahu itu sering menimbulkan banjir. Sekarang masih musim kemarau sehingga belum terjadi apa-apa,” jelas Haris.
Meski saat kunjungan berlangsung belum terjadi banjir karena musim kemarau, potensi persoalan tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah desa. Kondisi ini dinilai perlu diantisipasi sebelum menimbulkan dampak lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan.
DPRD juga diharapkan dapat mendorong pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, khususnya terkait dampaknya terhadap aliran air, lingkungan dan kawasan permukiman warga.
Kunjungan lapangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan masyarakat di tingkat desa memiliki banyak sisi. Ketika persoalan data bantuan relatif tidak bermasalah, warga justru menghadapi tantangan lain berupa akses pembiayaan, kebutuhan penguatan ekonomi dan ancaman lingkungan.
Karena itu, aspirasi masyarakat Molamahu diharapkan tidak berhenti pada pencatatan. Dukungan terhadap peternakan serta langkah pencegahan terhadap potensi banjir perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan yang konkret.
Bagi masyarakat, kehadiran pemerintah diharapkan tidak hanya hadir ketika persoalan telah terjadi. Langkah antisipasi dinilai penting agar masalah ekonomi dan lingkungan tidak berkembang menjadi kerugian yang lebih besar. (*)
