Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM – Panitia Khusus (Pansus) Sawit DPRD Provinsi Gorontalo mengungkap dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan sawit di daerah ini.
Temuan ini disampaikan Ketua Pansus, Umar Karim, usai rapat dengar pendapat umum bersama perwakilan pemerintah provinsi, BPN, dan tiga pimpinan perusahaan: PT Sawindo Cemerlang, PT Tiara Nusa, dan PT Bajan Tunas Lestari (BTL), Senin (16/6/2025).
Menurut Umar, PT BTL diduga belum memenuhi kewajiban menyediakan kebun kemitraan seluas 20 hektar sebagaimana diatur dalam UU Perkebunan.
Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Dua perusahaan lainnya, PT Tiara Nusa dan PT Sawindo Cemerlang, juga disorot karena belum memenuhi target kebun plasma.
Realisasi tanam sawit oleh kedua perusahaan itu masih berada di bawah 50 persen dari luas lahan yang seharusnya ditanami setelah enam tahun beroperasi.
“Jika lahan HGU tidak dimanfaatkan secara optimal, maka daerah akan kehilangan kontribusi ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat,” ujar Umar.
Ia menekankan bahwa pengelolaan lahan yang tidak sesuai aturan tidak hanya merugikan masyarakat lokal, tetapi juga menghambat potensi pertumbuhan ekonomi daerah.
Pansus Sawit menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan siap merekomendasikan langkah tegas terhadap perusahaan yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan perundang-undangan.
Langkah ini diambil demi memastikan keberpihakan terhadap masyarakat dan mendukung tata kelola perkebunan yang adil dan berkelanjutan. (*)
