Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM– Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti komitmen Pemerintah Sulut terhadap hubungan kelembagaan dengan Gorontalo usai putusan RUPSLB Bank SulutGo (BSG).
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II, Meyke Camaru, saat kunjungan kerja bersama jajaran Komisi II ke Direksi BSG, Rabu (09/04/2025).
“Saya minta ini disampaikan ke Gubernur Sulut. Putusan RUPSLB telah menimbulkan kemarahan dari Pemprov Gorontalo, kabupaten dan kota. Mereka kompak ingin meninggalkan BSG sebagai RKUD,” tegas Meyke.
Menurutnya, langkah Pemprov Gorontalo menarik diri bukan tanpa alasan. Salah satunya karena tidak diakomodirnya komisaris dari Gorontalo.
Meyke yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Sulut menduga, penghilangan komisaris dari Gorontalo bertujuan menghindari pengawasan terhadap Direksi.
“Ini soal transparansi, tata kelola, dan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil audit. Jangan sampai Bank dengan slogan Torang Pe Bank justru menutup diri dari kebersamaan,” ujarnya.
Ia menilai, jika arah pengelolaan BSG terus seperti ini, maka para pemegang saham dari Gorontalo patut segera mengambil sikap.
“Kalau memang tak ada lagi ruang keterbukaan, buruan deh selamatkan saham yang ada,” pungkasnya.
Menurutnya sinergi antar pemegang saham adalah kunci menjaga stabilitas BSG. Ketertutupan dan pengabaian terhadap prinsip kebersamaan hanya akan memperlebar jarak dan melemahkan kepercayaan publik. (*)
