Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
BICARAA.COM, POHUWATO – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi seluruh investasi yang ada di Provinsi Gorontalo.
Langkah ini diambil demi menciptakan iklim investasi yang seimbang, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan berdampak positif pada pembangunan daerah.
“Investasi harus memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan, terutama rakyat kecil,” tegas Mikson kepada bicaraa.com, Rabu (25/12/2024).
Sebagai langkah awal, Komisi II akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh perusahaan investasi besar di Gorontalo.
Beberapa perusahaan yang akan diundang ada PT. BJA, yang bergerak di sektor wood pellet, PT. LIL, di bidang kelapa sawit, dan PT. GM, di sektor pertambangan.
RDP ini dijadwalkan berlangsung pada awal tahun 2025, dengan melibatkan sejumlah komisi terkait di DPRD Provinsi Gorontalo.
Fokus pembahasannya adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul selama ini serta mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
Mikson menegaskan, meskipun ia mendukung keberadaan investasi, hal itu tidak berarti perusahaan dapat bertindak semena-mena terhadap masyarakat.
“Kami ingin investasi di Gorontalo berjalan sehat, adil, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Jangan sampai investasi hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa memperhatikan rakyat sekitar,” ujar Mikson.
Ia juga menekankan perusahaan harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.
“Semua perusahaan wajib taat terhadap peraturan pemerintah Provinsi Gorontalo, serta harus mengedepankan kepentingan rakyat sekitar. Ini adalah prinsip dasar yang harus dipegang,” jelasnya.
Langkah evaluasi diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Mikson juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pihak bekerja sesuai dengan aturan dan tanggung jawab masing-masing.
“Pemerintah daerah juga akan dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan semua pihak bekerja sesuai aturan dan tanggung jawab masing-masing,” tutupnya. (*)
