Politik

Ketua Komisi II Minta Pemerintah Kaji Wacana 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara

×

Ketua Komisi II Minta Pemerintah Kaji Wacana 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi II DPRD Gorontalo, Mikson Yapanto Saat Diwawancarai, Gambar: (bicaraa.com)
Nikmati Update  Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini

GORONTALO, BICARAA.COM– Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal melalui Kapolri dan pengawalan investasi tambang yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia.

Namun, ia meminta pemerintah turut mempertimbangkan kembali wacana pembebanan 70 persen hasil investasi pertambangan kepada negara agar tidak berdampak terhadap iklim investasi.

Mikson menilai, penertiban tambang ilegal merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Upaya tersebut juga diperlukan untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan sumber daya alam serta mencegah praktik pertambangan tanpa legalitas.

“Saya kira langkah Presiden Prabowo untuk menertibkan tambang ilegal melalui Kapolri sangat tepat. Aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin memang harus ditertibkan. Negara harus hadir untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai aturan,” ujar Mikson.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga memperhatikan kebijakan yang diterapkan terhadap perusahaan pertambangan yang telah memiliki izin resmi.

Wacana pembebanan 70 persen hasil investasi pertambangan kepada negara perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi riil perusahaan di lapangan.

“Jangan sampai kita ingin menertibkan tambang ilegal, tetapi di sisi lain kebijakan yang diterapkan justru membuat perusahaan yang sudah memiliki izin merasa terbebani. Ini harus dipikirkan secara matang, karena kita juga membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Mikson menjelaskan, perusahaan pertambangan yang telah mengantongi izin memiliki tanggung jawab operasional cukup besar.

Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas dan peralatan tambang, pembayaran gaji karyawan, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.

Seluruh kebutuhan tersebut tetap harus dipenuhi agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Perusahaan itu tidak hanya mengambil hasil tambang kemudian langsung mendapatkan keuntungan. Ada biaya maintenance, ada pembayaran karyawan, ada biaya operasional yang harus mereka keluarkan setiap bulan. Semua itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” jelasnya.

Karena itu, ia khawatir apabila beban kewajiban kepada negara terlalu tinggi, investor akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo.

“Jangan sampai investor yang sudah ada justru memilih mundur, sementara calon investor lainnya menjadi ragu untuk masuk. Kalau kondisi seperti ini terjadi, tentu daerah juga akan kehilangan peluang investasi. Kita harus mencari formulasi yang adil, sehingga negara mendapatkan manfaat, tetapi perusahaan juga tetap bisa menjalankan usahanya,” ungkap Mikson.

Ia juga meminta pemerintah memperhatikan masyarakat yang sedang berupaya mendapatkan legalitas pertambangan melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kebijakan yang terlalu membebani sektor pertambangan berpotensi menjadi hambatan bagi masyarakat yang memiliki niat mengurus izin secara resmi.

“Jangan sampai masyarakat yang punya niat baik untuk mengurus IPR justru semakin dipersulit karena tingginya biaya dan kewajiban yang harus mereka tanggung. Kita ingin masyarakat masuk ke jalur legal, sehingga pemerintah juga harus menyiapkan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi mereka,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mikson mengingatkan bahwa keberlangsungan investasi pertambangan juga berkaitan langsung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Apabila perusahaan tidak mampu mempertahankan kegiatan operasional atau memilih menghentikan investasinya, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.

“Yang ditakutkan beban pengangguran  oleh negara semakin bertambah jika investor memilih untuk berinvestasi di negara lain ketimbang di Indonesia.” tutupnya. (*)