DPRD Gorontalo

Ketua Komisi II Dukung Kapolri Petakan IUP dan Tindak Tambang Ilegal

×

Ketua Komisi II Dukung Kapolri Petakan IUP dan Tindak Tambang Ilegal

Sebarkan artikel ini
Mikson Yapanto, Ketua Komisi II DPRD Gorontalo saat Menerima Masa Aksi, Gambar: (bicaraa.com)
Nikmati Update  Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini

GORONTALO, BICARAA.COM –Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengerahkan Bareskrim dan Baintelkam Polri untuk memetakan seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia.

Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya penertiban dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan negara serta daerah.

Mikson menegaskan, praktik pertambangan ilegal selama ini menjadi persoalan serius karena berpotensi merugikan negara dan daerah.

Ia mengaku telah berulang kali menyuarakan persoalan tersebut jauh sebelum Kapolri mengumumkan langkah penertiban.

“Persoalan tambang ilegal ini sudah dari kemarin-kemarin saya sampaikan. Praktik seperti ini sangat merugikan negara, sehingga harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Jangan sampai kekayaan alam kita terus dikeruk, tetapi negara dan masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya,” tegas Mikson.

Ia menilai, langkah Kapolri tersebut menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola pertambangan nasional.

Pemetaan seluruh IUP harus dilakukan secara menyeluruh agar aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan dapat diidentifikasi dan ditindak.

Mikson juga menekankan bahwa penertiban tidak boleh hanya sebatas pendataan. Aparat penegak hukum harus memastikan setiap aktivitas pertambangan berjalan sesuai perizinan dan ketentuan perundang-undangan.

Baginya, tidak boleh ada pihak yang menjadikan kekayaan alam sebagai sumber keuntungan pribadi dengan mengabaikan kewajiban kepada negara.

Ia turut mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan Milad Muhammadiyah yang menegaskan bahwa pengelolaan izin pertambangan harus memberikan manfaat lebih besar bagi negara. P

residen bahkan menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil dari seluruh IUP dapat dinikmati negara.

Mikson menyebut arahan tersebut harus menjadi pegangan bagi kementerian terkait, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dalam mengawasi sektor pertambangan.

“Kalau tambang ilegal, hasilnya hanya masuk ke kantong pribadi. Negara tidak mendapatkan apa-apa sebagaimana mestinya. Tetapi kalau usaha pertambangan dikelola secara legal oleh negara dan sesuai aturan, daerah juga punya keuntungan. Ada kontribusi yang bisa dinikmati untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pertambangan yang dijalankan secara legal memiliki kewajiban yang jelas, mulai dari perizinan, pajak, penerimaan negara, hingga tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Karena itu, Mikson meminta agar pemerintah tidak membiarkan praktik pertambangan ilegal terus berlangsung.

Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap pelaku maupun pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa perusahaan pertambangan yang telah mengantongi izin dan menjalankan kewajibannya harus mendapatkan kepastian hukum serta pengawalan dari pemerintah.

“Jangan sampai usaha yang sudah mengikuti aturan justru terganggu, sementara aktivitas ilegal dibiarkan. Kita ingin investasi berjalan, tetapi harus legal, memberikan pemasukan bagi negara dan daerah, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Mikson berharap langkah Kapolri tersebut menjadi awal penertiban pertambangan secara menyeluruh, sehingga pengelolaan sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Provinsi Gorontalo. (*)