Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, berharap instruksi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memberantas aktivitas pertambangan ilegal benar-benar ditindaklanjuti hingga ke jajaran kepolisian di daerah.
Ia meminta agar langkah penertiban tersebut tidak hanya menjadi kebijakan di tingkat pusat, tetapi dilaksanakan secara nyata di seluruh wilayah, termasuk Provinsi Gorontalo.
Mikson menilai, komitmen pemberantasan tambang ilegal harus diikuti tindakan konkret oleh seluruh struktur kepolisian di bawahnya.
Pemetaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), pengawasan, hingga penindakan harus berjalan secara konsisten agar aktivitas pertambangan tanpa izin tidak terus berlangsung.
Ia mengingatkan, pengalaman tahun sebelumnya perlu menjadi evaluasi bersama. Saat itu, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan instruksi pemberantasan tambang ilegal.
Namun, dalam pelaksanaannya, penindakan dinilai belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan.
“Jangan sampai instruksi dari pusat hanya menjadi perhatian sesaat, tetapi pelaksanaannya di daerah tidak maksimal. Kita berharap kali ini benar-benar ditindaklanjuti sampai ke bawah, khususnya di Gorontalo,” tegas Mikson.
Menurut Mikson, pemberantasan tambang ilegal tidak boleh dilakukan secara pilih-pilih. Seluruh aktivitas yang terbukti melanggar ketentuan harus diproses sesuai hukum, tanpa melihat siapa pihak yang terlibat maupun kepentingan di belakangnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum tidak hanya melakukan pendataan dan pemetaan, tetapi memastikan hasilnya menjadi dasar tindakan nyata.
Dengan begitu, kebijakan Kapolri dapat memberikan dampak langsung terhadap penertiban aktivitas pertambangan ilegal di daerah.
“Kalau memang ingin memberantas tambang ilegal, maka semuanya harus ditindak tanpa pandang bulu. Jangan ada yang dibiarkan, sementara pihak lain diproses. Penegakan hukum harus berlaku sama bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Mikson menegaskan, pertambangan ilegal berpotensi merugikan daerah dan negara karena aktivitasnya tidak memberikan kontribusi sebagaimana mestinya terhadap penerimaan negara maupun pembangunan daerah.
Sementara itu, keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam justru dapat dinikmati oleh individu atau kelompok tertentu.
Ia berharap langkah Kapolri menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan pertambangan di Gorontalo.
Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting agar kekayaan sumber daya alam dikelola sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, serta negara.
“Harapan kita sederhana, kalau hari ini sudah ada instruksi untuk memberantas tambang ilegal, maka laksanakan secara menyeluruh. Jangan hanya di pusat, tetapi sampai ke daerah. Semua yang melanggar harus ditindak,” tutup Mikson. (*)







