Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM– Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mempelajari strategi Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pengelolaan pajak, pengembangan sektor ekonomi produktif, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM.
Hal tersebut menjadi fokus kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo ke Pemerintah Kota Batam, Kamis (19/11/2026).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, bersama sejumlah anggota Komisi II dan diterima Kepala Bagian Perekonomian Setdako Batam, Firman Hidayat, S.E., M.M., serta perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Batam memaparkan pengelolaan keuangan daerah, termasuk capaian pendapatan dan potensi penerimaan. Berdasarkan pemaparan, APBD Kota Batam setelah perubahan mencapai sekitar Rp4,5 triliun, dengan PAD sekitar Rp2,7 triliun.
Sektor pajak daerah menjadi salah satu sumber utama penerimaan, di antaranya melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Selain persoalan pendapatan, pertemuan juga membahas inovasi daerah melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
Lembaga tersebut diarahkan untuk mendorong inovasi berbasis riset di berbagai organisasi perangkat daerah, termasuk sektor pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan.
Pembahasan turut mencakup pengawasan distribusi barang, ketersediaan kebutuhan pokok, pengembangan perdagangan, serta pemberdayaan UMKM.
Pemerintah Kota Batam juga memaparkan koordinasi dengan instansi terkait dan distributor untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari strategi Batam dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Ia menilai, meskipun memiliki sumber daya alam yang relatif terbatas, Kota Batam mampu mengoptimalkan sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan UMKM sebagai penopang perekonomian daerah.
“Batam ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Walaupun sumber daya alamnya relatif terbatas, tetapi PAD-nya cukup besar.
Ini menjadi salah satu hal yang ingin kami pelajari, bagaimana mereka mengembangkan sektor pariwisata, industri, dan UMKM sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” ungkap Mikson.
Ia menyebut pengembangan UMKM menjadi salah satu hal yang ingin didorong di Gorontalo.
Pelaku usaha lokal perlu mendapatkan ruang pengembangan agar mampu naik kelas, memiliki daya saing, dan memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Mikson menambahkan, Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi perlu diimbangi dengan pengembangan pariwisata dan sektor ekonomi produktif lainnya.
Ia berharap peningkatan PAD tidak hanya bertumpu pada penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, tetapi juga diperkuat melalui sektor pariwisata, UMKM, dan perdagangan.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi II berharap pengalaman Pemerintah Kota Batam dapat menjadi referensi dalam mendorong kebijakan peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi daerah di Provinsi Gorontalo. (*)









