Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
POHUWATO, BICARAA.COM– Kebutuhan Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), penyediaan lahan untuk pembangunan rumah melalui koordinasi terkait Hak Guna Usaha (HGU), hingga bantuan pembangunan masjid menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Tahele, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.
Aspirasi tersebut disampaikan Kepala Desa Tahele, Ramli Pakeu, kepada Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, dalam kegiatan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 yang berlangsung di Desa Tahele, Jumat (6/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ramli menyampaikan bahwa keberadaan Brigade Alsintan sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya para petani yang selama ini menghadapi keterbatasan sarana dan peralatan pertanian.
Brigade Alsintan merupakan fasilitas penyediaan berbagai alat dan mesin pertanian yang dapat dimanfaatkan petani secara bersama-sama untuk mendukung aktivitas pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman hingga proses panen.
Dengan adanya fasilitas tersebut, petani diharapkan lebih mudah mengakses peralatan pertanian tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk menyewa atau menyediakan mesin secara mandiri.
“Kami berharap pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan Brigade Alsintan di Desa Tahele. Ini sangat dibutuhkan petani untuk membantu pengolahan lahan, proses tanam sampai panen agar pekerjaan lebih mudah dan produktivitas pertanian meningkat,” ujar Ramli.
Selain persoalan pertanian, Ramli juga menyampaikan kebutuhan lahan untuk pembangunan rumah masyarakat. Ia berharap ada perhatian dan bantuan untuk mengupayakan ketersediaan tanah melalui komunikasi dengan perusahaan terkait pengelolaan HGU di wilayah tersebut.
Menurutnya, kebutuhan lahan untuk tempat tinggal menjadi salah satu persoalan yang perlu dicarikan solusi agar masyarakat memiliki kesempatan mendapatkan tanah untuk membangun rumah.
Tidak hanya itu, Ramli turut menyampaikan aspirasi terkait bantuan pembangunan masjid di Desa Tahele. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menunjang kebutuhan tempat ibadah dan aktivitas keagamaan masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Mikson Yapanto menyampaikan akan kembali berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti kebutuhan Brigade Alsintan yang disampaikan pemerintah Desa Tahele.
Ia mengatakan, koordinasi diperlukan agar kebutuhan petani dapat dikomunikasikan kepada instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam penyediaan bantuan sarana dan mesin pertanian.
Sementara terkait kebutuhan lahan untuk pembangunan rumah, Mikson menyatakan akan mencoba membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Popayato, khususnya mengenai persoalan HGU.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang pembicaraan dengan pihak perusahaan agar masyarakat bisa memperoleh lahan untuk kebutuhan pembangunan tempat tinggal.
“Untuk Brigade Alsintan, saya akan berkoordinasi kembali dengan dinas terkait. Kemudian untuk persoalan lahan, saya akan mencoba berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Popayato terkait HGU, agar bisa dibicarakan bagaimana masyarakat mendapatkan tanah untuk pembangunan rumah,” ujar Mikson.
Terkait bantuan masjid, Mikson menyampaikan akan berupaya memaksimalkan dukungan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD pada tahun anggaran berikutnya.
Ia mengungkapkan, persoalan kebutuhan bantuan masjid bukan hanya disampaikan masyarakat Desa Tahele. Sejumlah masjid di wilayah Popayato hingga Torosiaje sebelumnya juga sempat menyampaikan keluhan serupa.
“Untuk masjid, akan saya coba maksimalkan melalui Pokir tahun depan. Karena bukan hanya di Tahele, sejumlah masjid di Popayato dan Torosiaje juga pernah menyampaikan keluhan yang sama. Kalau nantinya tidak bisa terakomodasi melalui Pokir, saya akan upayakan minimal membantu secara pribadi,” ungkap Mikson.
Ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara bertahap melalui koordinasi dengan pemerintah, instansi terkait, maupun pihak perusahaan.
Aspirasi yang dihimpun dalam agenda reses tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Provinsi Gorontalo menyerap langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari dukungan sektor pertanian, penyediaan lahan untuk tempat tinggal hingga pemenuhan fasilitas keagamaan. (*)
