Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM– Reses hari ketiga Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, di Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (6/7/2026), diwarnai beragam aspirasi masyarakat yang menyoroti persoalan lapangan kerja, pertanian, hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menariknya, dalam dialog bersama warga, kaum ibu menjadi kelompok yang paling aktif menyampaikan aspirasi. Selain mengemukakan kebutuhan di tingkat keluarga, mereka juga menaruh perhatian terhadap meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi yang belum memperoleh pekerjaan.
Ridwan menilai kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa tantangan pembangunan saat ini tidak lagi hanya berkutat pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.
“Reses di Desa Cisadane kembali mengingatkan saya bahwa pembangunan sesungguhnya dimulai dari suara masyarakat. Banyak aspirasi yang disampaikan, termasuk kegelisahan kaum ibu terhadap semakin banyaknya sarjana yang belum memperoleh pekerjaan. Ini menjadi sinyal bahwa pembangunan hari ini bukan semata soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut kemampuan negara dan pemerintah daerah menciptakan kesempatan kerja yang layak,” ujar Ridwan.
Di sektor pertanian, warga mengusulkan pembangunan dua unit sumur pompa untuk mengairi sekitar 70 hektare lahan persawahan yang setiap musim kemarau mengalami kekurangan air. Menurut Ridwan, kebutuhan tersebut menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim yang mulai memengaruhi produktivitas pertanian.
Ia menjelaskan, ketahanan pangan tidak cukup diwujudkan melalui bantuan benih maupun pupuk semata, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur pengairan yang mampu menjamin keberlanjutan produksi pertanian.
Selain itu, pelaku UMKM menyampaikan kendala yang selama ini mereka hadapi, yakni keterbatasan akses permodalan. Padahal, banyak usaha kecil memiliki potensi berkembang apabila memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai.
“Karena itu, pemberdayaan UMKM harus dipandang sebagai investasi untuk memperkuat ekonomi lokal, bukan sekadar program bantuan sesaat,” kata Ridwan.
Seluruh aspirasi masyarakat, lanjutnya, akan diperjuangkan agar masuk ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Meski demikian, Ridwan mengingatkan bahwa kemampuan anggaran daerah memiliki keterbatasan sehingga setiap usulan harus melalui proses penentuan skala prioritas berdasarkan manfaat yang paling besar bagi masyarakat.
“Semua aspirasi akan kami perjuangkan. Namun, kita juga harus jujur bahwa kemampuan anggaran daerah terbatas, sehingga setiap usulan harus diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat,” tutupnya. (*)
