Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM– Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya solar bersubsidi, yang masih terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Gorontalo menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Gorontalo.
Untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa bersama Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Mikson Yapanto dan jajaran anggota Komisi II. Rombongan diterima langsung oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie.
Dalam pertemuan itu, DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait terbatasnya pasokan solar bersubsidi yang berdampak pada aktivitas nelayan, petani, pelaku usaha, serta sektor transportasi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa mengatakan, persoalan kelangkaan BBM harus segera mendapatkan perhatian pemerintah pusat karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu mengatasi persoalan kelangkaan BBM yang masih dirasakan masyarakat Gorontalo. Ketersediaan energi merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi demi menjaga stabilitas ekonomi dan aktivitas masyarakat,” ujar Ridwan.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Mikson Yapanto menjelaskan, pihaknya menerima banyak laporan masyarakat terkait terbatasnya pasokan solar bersubsidi di sejumlah daerah. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap solar subsidi masih tinggi, sementara kuota yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara optimal.
“Kami datang untuk menyampaikan langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Saat ini kebutuhan solar bersubsidi di Gorontalo masih cukup tinggi, sementara pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, kami berharap adanya penambahan kuota serta evaluasi distribusi BBM agar penyalurannya dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Mikson.
Ia juga mengungkapkan DPRD Provinsi Gorontalo telah menerima surat rekomendasi dari sejumlah pemerintah kabupaten yang meminta adanya penambahan kuota solar bersubsidi. Menurutnya, kondisi kekurangan pasokan yang terjadi saat ini perlu segera diatasi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Rekomendasi dari pemerintah kabupaten terkait perlunya penambahan suplai solar bersubsidi telah kami terima. Saat ini pasokan solar subsidi di Gorontalo masih mengalami kekurangan sehingga diperlukan tambahan kuota agar dapat segera disalurkan ke SPBU-SPBU yang membutuhkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Mikson juga menyampaikan aspirasi yang dibawa DPRD Gorontalo akan diteruskan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas yang berlangsung pada hari yang sama.
Menurutnya, Rusli Habibie berkomitmen menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat Gorontalo dalam forum tersebut agar persoalan kelangkaan BBM, khususnya solar bersubsidi, dapat segera mendapatkan perhatian dan solusi dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Rusli Habibie menyambut baik aspirasi yang disampaikan DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, DPR RI, serta para pemangku kepentingan sektor migas untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi.
Melalui konsultasi tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menambah kuota solar bersubsidi dan memperbaiki distribusinya sehingga pasokan BBM di Gorontalo dapat kembali stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal. (*)
