Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
BOALEMO, BICARAA.COM– Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, melaksanakan reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Rabu (8/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, terutama di sektor pertanian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Reses berlangsung dalam suasana dialogis dengan dihadiri pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok tani, pelaku UMKM, serta warga Desa Tabulo.
Berbagai usulan disampaikan secara langsung kepada Mikson Yapanto agar dapat diperjuangkan melalui Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Kepala Desa Tabulo, Suryanata Yusuf, mengatakan persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat saat ini adalah tingginya harga bibit jagung.
Kondisi tersebut membuat sebagian petani memilih menunda pengolahan lahan karena biaya produksi dinilai semakin besar.
“Harga bibit jagung saat ini cukup tinggi sehingga banyak petani merasa kesulitan. Dampaknya, ada lahan yang belum diolah karena masyarakat masih menunggu kondisi yang lebih memungkinkan. Ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian agar produktivitas pertanian tidak menurun,” ujar Suryanata.
Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi melalui program bantuan maupun kebijakan yang mampu meringankan beban petani.
Menurutnya, ketersediaan bibit dengan harga yang terjangkau akan mendorong petani kembali mengolah lahan dan meningkatkan produksi jagung di Desa Tabulo.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah, khususnya terkait ketersediaan bibit. Jika persoalan ini bisa diatasi, saya yakin petani akan kembali semangat menggarap lahannya karena sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di desa ini,” katanya.
Selain sektor pertanian, aspirasi juga datang dari pelaku UMKM.
Salah seorang warga, Irfan Dali, meminta adanya perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan usaha kecil agar mampu bersaing dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
“UMKM di desa kami memiliki potensi untuk berkembang, tetapi masih membutuhkan pendampingan, pelatihan, hingga akses permodalan. Kami berharap ada dukungan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun lembaga seperti Bank Indonesia agar pelaku UMKM bisa naik kelas,” ujar Irfan.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan akan membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha, mulai dari peningkatan kualitas produk, pemasaran, hingga akses terhadap pembiayaan.
“Kalau UMKM mendapat pendampingan yang berkelanjutan, masyarakat tentu akan lebih mudah mengembangkan usahanya. Kami berharap program-program pemberdayaan bisa lebih banyak menyentuh desa sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha kecil,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Mikson Yapanto mengatakan sektor pertanian dan UMKM merupakan dua bidang yang menjadi perhatian karena berhubungan langsung dengan perekonomian masyarakat.
Terkait persoalan bibit jagung, Mikson menyatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mencari solusi yang dapat membantu petani.
“Masalah bibit jagung ini akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan dinas terkait. Kami ingin mengetahui secara menyeluruh kondisi yang terjadi di lapangan agar bisa dicarikan solusi yang tepat, baik melalui program pemerintah maupun langkah-langkah lain yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” kata Mikson.
Sementara itu, mengenai pengembangan UMKM, Mikson menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong berbagai program agar pelaku usaha kecil dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik.
“Kami memang sedang mendorong UMKM agar naik kelas. Tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang melalui peningkatan kualitas produk, pengemasan, pemasaran, digitalisasi, hingga akses pembiayaan. Kami juga akan membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, agar program pemberdayaan UMKM semakin banyak menyentuh masyarakat di daerah,” ujarnya.
Menurut Mikson, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah karena mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Oleh karena itu, dukungan terhadap sektor tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. (*)
