Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORUT, BICARAA.COM– Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, , melanjutkan agenda reses masa persidangan dengan mengunjungi Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai titik kelima pelaksanaan reses.
Dalam dialog bersama masyarakat, berbagai persoalan strategis mengemuka, mulai dari sektor pertanian, perikanan, kesehatan hingga kebutuhan perumahan yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Salah satu aspirasi yang paling kuat disampaikan warga adalah penolakan sembilan kelompok tani terhadap bantuan bibit jagung subsidi.
Penolakan tersebut bukan karena masyarakat menolak program pemerintah, melainkan karena bibit yang disalurkan dinilai tidak sesuai dengan karakteristik lahan pertanian di wilayah Bulango Raya.
Ridwan Monoarfa menegaskan bahwa setiap program pertanian harus disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan agar mampu memberikan manfaat maksimal bagi petani.
Ia menjelaskan, penyaluran bibit seharusnya didahului dengan uji adaptasi terhadap karakter tanah dan iklim setempat sehingga bantuan yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan produktivitas pertanian.
“Produktivitas pertanian tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah, tetapi juga oleh ketepatan kebijakan. Jika bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lahan, maka bukan hanya hasil panen yang terancam, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dapat menurun,” ujar Ridwan.
Selain persoalan pertanian, masyarakat juga mengeluhkan dampak berkurangnya Dana Desa yang disebut mencapai sekitar 50 persen.
Kondisi tersebut membuat pemerintah desa memiliki ruang fiskal yang semakin terbatas untuk membantu warga, terutama ketika terjadi gagal tanam maupun dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.
Dalam kesempatan itu, warga juga menyampaikan masih besarnya kebutuhan perumahan di Desa Bulango Raya.
Sedikitnya sekitar 300 rumah dinilai membutuhkan perhatian pemerintah melalui program bantuan perumahan yang lebih memadai.
Menanggapi hal tersebut, Ridwan memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa dan diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan di tingkat Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Semua usulan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan kami di DPRD Provinsi Gorontalo. Kebutuhan perumahan, penguatan sektor pertanian, hingga dukungan terhadap pembangunan desa harus menjadi perhatian agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Persoalan layanan kesehatan juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Warga mengeluhkan masih banyak kartu BPJS Kesehatan yang tidak aktif sehingga menyulitkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan ketika dibutuhkan.
Ridwan menilai persoalan administrasi seperti itu harus segera diselesaikan karena pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh terhambat oleh masalah administratif.
Di sektor kelautan, para nelayan turut menyampaikan kendala dalam pelaksanaan Program Koperasi Nelayan Merah Putih. Kondisi garis pantai Desa Bulango Raya yang curam membuat wilayah tersebut belum memenuhi syarat sebagai lokasi pembentukan koperasi.
Menurut Ridwan, solusi yang lebih realistis adalah membuka akses bagi nelayan Bulango Raya untuk bergabung dengan Koperasi Nelayan Merah Putih di desa atau kecamatan terdekat yang telah memenuhi persyaratan.
Ia menegaskan, yang terpenting bukan lokasi berdirinya koperasi, melainkan memastikan seluruh nelayan tetap memperoleh akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, bantuan usaha, serta penguatan ekonomi yang disiapkan melalui koperasi tersebut.
Mengakhiri dialog, Ridwan menegaskan bahwa reses bukan sekadar kegiatan menyerap aspirasi masyarakat, tetapi menjadi sarana memastikan setiap kebijakan publik disusun berdasarkan kebutuhan nyata rakyat.
“Sebagai wakil rakyat, tugas kami bukan hanya mendengar dan mencatat aspirasi, tetapi juga mengawal agar setiap program pemerintah benar-benar tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta menghadirkan pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat Gorontalo Utara,” tutupnya. (*)
