Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
POHUWATO, BICARAA.COM– Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, kembali menyerap aspirasi masyarakat dalam reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2025–2026.
Memasuki hari keempat reses yang berlangsung di Desa Masuru, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (7/7/2026), persoalan harga jagung menjadi keluhan utama yang disampaikan warga, khususnya para petani.
Dalam dialog bersama masyarakat, para petani mengungkapkan bahwa Desa Masuru memiliki sekitar 420 hektare lahan jagung yang menjadi sumber penghidupan utama warga.
Mereka menilai bantuan pemerintah berupa benih dan pupuk tetap dibutuhkan, namun kualitasnya harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Di atas itu semua, mereka berharap adanya kepastian harga jual jagung agar hasil panen memberikan keuntungan yang layak.
Salah seorang perwakilan petani mengatakan, harga jagung ideal bagi petani berada pada kisaran minimal Rp5.000 per kilogram.
Dengan harga tersebut, petani dinilai mampu menutup biaya produksi sekaligus memperoleh pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Kami tidak menolak bantuan benih maupun pupuk, tetapi yang paling kami butuhkan adalah kepastian harga. Kalau harga jagung bisa bertahan minimal Rp5.000 per kilogram, kami bisa bertani dengan lebih tenang dan memperoleh penghasilan yang layak,” ujar perwakilan petani.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ridwan Monoarfa menilai persoalan yang dihadapi petani tidak hanya terletak pada aspek produksi, tetapi juga pada tata niaga hasil pertanian.
Ia menyoroti kondisi yang terus berulang, yakni harga jagung anjlok ketika panen raya, sementara harga kembali meningkat saat stok mulai berkurang.
Ridwan menegaskan bahwa kebijakan pertanian tidak boleh hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap harga hasil panen.
Menurutnya, petani membutuhkan kepastian usaha agar sektor pertanian tetap menjadi penopang ekonomi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup diukur dari meningkatnya produksi. Negara juga harus hadir memastikan tata niaga yang berpihak kepada petani sehingga mereka memperoleh harga yang adil dan kepastian pendapatan,” tegas Ridwan.
Selain sektor pertanian, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi lainnya, seperti pembangunan jamban, peningkatan akses jalan desa, serta dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Warga berharap infrastruktur yang lebih baik dapat memperlancar aktivitas ekonomi, sementara akses pembiayaan mampu mendorong berkembangnya usaha masyarakat.
Ridwan menyatakan seluruh aspirasi tersebut akan menjadi perhatian dalam pembahasan program dan anggaran di DPRD Provinsi Gorontalo.
Disampaikannnya pembangunan daerah harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan petani, pembangunan infrastruktur yang layak, serta penguatan ekonomi desa melalui pemberdayaan UMKM. (*)
