Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM –Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat upaya penanganan pengangguran, terutama bagi lulusan perguruan tinggi.
Hal itu disampaikannya saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Selasa (21/7/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Ridwan menegaskan pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja.
Ia menyebut masih banyak lulusan sarjana yang belum terserap di dunia usaha maupun dunia industri karena kompetensi yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Pemerintah provinsi harus mengambil peran. Pengangguran di Gorontalo masih cukup tinggi, bahkan banyak berasal dari lulusan perguruan tinggi. Ini perlu dicarikan solusi bersama,” ujar Ridwan.
Ridwan mendorong Dinas Ketenagakerjaan, ESDM, dan Transmigrasi bersama instansi terkait memperkuat koordinasi dengan perguruan tinggi agar kurikulum dan program pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Kalau alasan perusahaan belum menerima tenaga kerja karena persoalan keahlian, maka tugas kita adalah menyiapkan tenaga kerja yang benar-benar terampil. Perlu ada diskusi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi agar lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan perusahaan,” tegasnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Trihandoko, menjelaskan pihaknya terus mendorong sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia industri agar lulusan lebih mudah terserap di pasar kerja.
“Yang kami dorong adalah menyinkronkan antara instansi pendidikan dengan industri yang membutuhkan tenaga kerja. Dengan begitu, lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” kata Wardoyo.
Ia menjelaskan, pihaknya masih melakukan penyesuaian program pelatihan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Untuk itu, komunikasi dengan berbagai sektor industri terus dibangun agar kompetensi yang diberikan kepada calon tenaga kerja benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Saat ini kami masih terus menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga kami terus membangun komunikasi dengan pelaku industri. Contohnya pada sektor metalurgi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Hal-hal seperti ini yang terus kami sinkronkan dengan lembaga pendidikan,” jelasnya.
Ridwan berharap hasil pembahasan KUPA-PPAS dapat memperkuat dukungan anggaran terhadap program peningkatan kualitas tenaga kerja. Dengan demikian, lulusan sekolah maupun perguruan tinggi di Gorontalo memiliki daya saing yang lebih baik dan lebih siap memasuki dunia kerja. (*)
