Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM– Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan gejolak pasar keuangan nasional, Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengusulkan langkah yang menurutnya sering luput dari perhatian pemerintah. Ia meminta para eksportir nasional dilibatkan secara langsung dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Menurut Rachmat Gobel, menjaga stabilitas rupiah tidak dapat hanya dibebankan kepada Bank Indonesia maupun kementerian terkait. Dibutuhkan gerakan bersama yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi nasional, termasuk para pelaku ekspor yang selama ini menjadi salah satu sumber utama devisa negara.
“Semua harus bahu-membahu untuk menguatkan ekonomi nasional,” kata Rachmat Gobel, Rabu, 10 Juni 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap langkah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang belakangan aktif melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan ekonomi nasional. Berbagai pertemuan digelar untuk mencari solusi atas tekanan yang terjadi terhadap rupiah dan pasar saham Indonesia.
Dalam rangkaian koordinasi tersebut, Dasco diketahui bertemu dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, hingga Kepala Badan Pengelola Investasi BUMN Danantara.
Berbagai pembahasan dilakukan dalam pertemuan tersebut, mulai dari optimalisasi ekspor komoditas strategis seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel, peningkatan ekspor migas, hingga strategi memperbesar arus investasi asing ke Indonesia.
Namun menurut Rachmat Gobel, penguatan nilai tukar rupiah tidak boleh hanya bertumpu pada sektor ekstraktif dan komoditas tambang. Pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian lebih besar kepada sektor industri manufaktur, pangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menegaskan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di berbagai daerah.
“Perhatikan juga sektor industri, manufaktur, dan pangan. Sektor-sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Rachmat Gobel menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah apabila ingin meningkatkan daya saing ekspor nasional. Salah satu persoalan utama adalah tingginya biaya logistik yang selama bertahun-tahun menjadi hambatan bagi pelaku usaha.
Menurutnya, biaya logistik yang tinggi membuat produk Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara lain. Akibatnya, banyak pelaku usaha kesulitan memperluas pasar ke tingkat internasional.
Karena itu, ia mendorong percepatan digitalisasi layanan bea cukai, efisiensi pengelolaan kontainer, pembenahan sistem pelabuhan, hingga peningkatan konektivitas transportasi menuju kawasan pelabuhan.
Rachmat meyakini langkah tersebut dapat memangkas biaya produksi dan distribusi yang selama ini menjadi beban bagi para eksportir. Dengan biaya yang lebih rendah, daya saing produk Indonesia di pasar global akan meningkat.
Selain persoalan logistik, Rachmat Gobel juga menyoroti pentingnya diversifikasi pasar ekspor. Selama ini Indonesia dinilai masih terlalu bergantung pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan China.
Ketergantungan terhadap pasar tertentu dinilai berisiko ketika terjadi perlambatan ekonomi global maupun ketegangan geopolitik. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka akses ke pasar-pasar baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.
Ia mendorong agar jaringan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di berbagai negara lebih aktif membantu promosi produk nasional dan membuka peluang pasar baru bagi eksportir Indonesia.
“Diversifikasi pasar ekspor penting agar kita tidak terlalu bergantung pada satu atau dua negara. Ini juga mengurangi risiko akibat ketegangan geopolitik maupun perlambatan ekonomi global,” katanya.
Sebagai langkah awal, Rachmat Gobel meminta pemerintah segera mengundang para eksportir nasional, termasuk pelaku UMKM yang telah berhasil menembus pasar internasional. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menyatukan pandangan dan merumuskan strategi bersama.
Ia menilai sinergi antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan kompetitif.
“Sinergi ini sangat penting dalam rangka menyatukan energi nasional demi persatuan dan ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya.
Dalam pandangan Rachmat Gobel, salah satu persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi adalah rendahnya kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional. Padahal sektor ini memiliki peran dominan dalam struktur ekonomi Indonesia.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional dan menyumbang hampir 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun kontribusi sektor tersebut terhadap total ekspor nasional masih berada di kisaran 15 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap perdagangan internasional.
“Terjadi paradoks. Kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional sangat besar, tetapi kontribusinya terhadap ekspor masih sangat rendah. Pemerintah harus membantu mereka agar bisa masuk ke pasar global,” kata Rachmat.
Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara Asia yang dinilai lebih berhasil mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai perdagangan global. Di Jepang, kontribusi UMKM terhadap ekspor mencapai sekitar 50 persen.
Sementara di China, kontribusi UMKM terhadap ekspor bahkan mencapai sekitar 70 persen. Angka tersebut menunjukkan besarnya peluang yang masih bisa dikembangkan Indonesia.
Rachmat Gobel menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor UMKM melalui berbagai produk unggulan seperti makanan olahan, rempah-rempah, fesyen, furnitur, produk herbal, kerajinan tangan, produk halal, hingga sektor ekonomi kreatif.
Untuk mempercepat upaya tersebut, pemerintah didorong memperluas akses pembiayaan melalui kredit ekspor, menyediakan skema asuransi perdagangan yang lebih kuat, serta memberikan berbagai insentif perpajakan bagi pelaku usaha berorientasi ekspor.
“Kalau ekspor meningkat, devisa bertambah. Semakin banyak dolar yang masuk ke Indonesia, semakin kuat pula posisi rupiah,” ujarnya.
Di sisi lain, Rachmat Gobel juga menyoroti tingginya arus impor yang menurutnya dapat menggerus cadangan devisa dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Ia meminta pemerintah lebih tegas mengendalikan impor, terutama terhadap produk yang sebenarnya telah mampu diproduksi oleh industri dalam negeri.
Menurutnya, perlindungan terhadap pasar domestik merupakan langkah strategis yang juga diterapkan oleh banyak negara maju untuk menjaga daya saing industri nasional.
Rachmat bahkan menyoroti masuknya produk tekstil dan garmen bermotif budaya Indonesia dari luar negeri yang dinilai dapat merugikan pelaku industri lokal.
“Pasar Indonesia yang besar adalah aset strategis. Jangan sampai kita justru menghancurkan pasar kita sendiri,” katanya.
Di bagian akhir pernyataannya, Rachmat Gobel mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap sektor pertambangan bukanlah fondasi ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya, sektor pertambangan memang mampu menghasilkan devisa dalam jumlah besar, namun sifatnya lebih padat modal dan relatif terbatas dalam menciptakan lapangan kerja dibandingkan sektor industri manufaktur dan UMKM.
Karena itu, pemerintah perlu mulai menggeser orientasi pembangunan ekonomi menuju sektor yang lebih berkelanjutan dengan memperkuat industri, UMKM, serta sektor pangan.
“Kita harus berpikir jangka panjang, membangun pemerataan ekonomi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan fondasi ekonomi yang kuat, indeks saham maupun kurs rupiah tidak mudah diguncang oleh spekulan,” kata Rachmat Gobel.
