Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
BICARAA.COM, POHUWATO – Rencana Aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Pohuwato menjadi momentum kritik terbuka terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato.
Massa menyoroti dugaan yang berkembang di publik, agar tidak sampai muncul anggapan DPRD Pohuwato terkesan “bermain” dalam aktivitas pertambangan ilegal sehingga rapat dengar pendapat (RDP) lebih difokuskan pada isu tersebut.
Sorotan tajam muncul karena dalam RDP yang digelar sebelumnya, DPRD dinilai hanya berfokus pada persoalan pertambangan ilegal tanpa menghadirkan solusi konkret bagi para petani.
Salah satu suara yang mencuat berasal dari Manan Lukun, seorang petani lokal yang menyayangkan arah kebijakan dan prioritas DPRD.
Ia menilai pembahasan yang terlalu terpusat pada aktivitas pertambangan ilegal justru mengesampingkan persoalan mendesak yang dihadapi petani di Pohuwato.
“Dalam RDP itu, yang dibahas hanya soal tambang ilegal. Tidak ada solusi nyata untuk petani, padahal kami juga menghadapi banyak persoalan,” ujar Manan saat ditemui usai aksi May Day.
Ia juga mengingatkan agar DPRD menjaga kepercayaan publik dan tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Jangan sampai karena dugaan-dugaan yang berkembang, publik menilai DPRD seperti hanya fokus pada tambang ilegal tanpa melihat kepentingan sektor lain, khususnya petani,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan perhatian terhadap sektor-sektor penting di daerah.
Padahal, sektor pertanian merupakan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat Pohuwato.
Ia menilai, DPRD seharusnya mampu menghadirkan kebijakan yang adil dan menyentuh semua lapisan masyarakat, bukan hanya terfokus pada satu isu tertentu.
Manan menjelaskan bahwa para petani saat ini menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari kelangkaan pupuk bersubsidi, rusaknya jaringan irigasi, hingga harga hasil panen yang sering tidak stabil.
Namun, persoalan-persoalan tersebut belum mendapatkan perhatian serius dalam forum resmi seperti RDP.
Ia juga menyoroti bahwa dampak dari aktivitas pertambangan ilegal tidak hanya menjadi isu hukum atau lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap sektor pertanian.
Beberapa lahan pertanian, kata dia, mengalami penurunan produktivitas akibat kerusakan lingkungan yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang.
“Kalau tambang terus dibahas tapi dampaknya ke petani tidak diselesaikan, itu sama saja tidak menyentuh akar masalah,” tegasnya.
Dalam aksi May Day tersebut, massa juga menuntut agar DPRD lebih terbuka dalam menyerap aspirasi masyarakat, khususnya petani dan buruh.
Mereka meminta adanya langkah konkret, bukan sekadar pembahasan normatif tanpa tindak lanjut yang jelas.
Manan berharap ke depan DPRD Pohuwato dapat memperluas fokus pembahasan dan tidak hanya terpaku pada isu pertambangan ilegal.
Ia menegaskan pentingnya kebijakan yang berpihak pada petani, seperti jaminan distribusi pupuk, perbaikan infrastruktur pertanian, serta perlindungan terhadap lahan produktif.
Selain itu, ia juga meminta agar setiap RDP yang digelar dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas dan implementatif.
Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan langsung dampak dari setiap kebijakan yang diambil. (*)
