Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
BICARAA.COM– Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menghadapi ketidakpastian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kabar di media sosial X menyebutkan bahwa mobilisasi pekerja ke IKN ditunda hingga bulan depan, memicu spekulasi tentang kemungkinan mangkraknya proyek ambisius ini.
Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menegaskan pembangunan IKN tahun 2025 telah memasuki tahap kedua.
Fokus tahap ini adalah pembangunan sarana dan prasarana sektor politik, termasuk ekosistem yudisial dan legislatif.
“Program pembangunan IKN tahap 2 (2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028,” ujar Troy kepada media, Jumat (7/2/2025).
Tiga sumber utama pendanaan pembangunan IKN dalam tahap kedua ini berasal dari APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Dari APBN, pemerintah telah mengalokasikan Rp48,8 triliun, KPBU sebesar Rp60,93 triliun, dan investasi swasta yang masuk per Februari 2025 sebesar Rp6,49 triliun.
Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, mengungkapkan anggaran pembangunan IKN saat ini diblokir oleh Kementerian Keuangan. Akibatnya, proyek yang seharusnya berjalan awal tahun ini terhenti.
“Kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres gimana sih, anggarannya nggak ada,” kata Dody.
Meski demikian, Kementerian PUPR masih berusaha memilah anggaran, terutama mengingat persiapan infrastruktur menjelang mudik Lebaran.
Dody menegaskan meskipun anggaran diblokir, pembangunan IKN tidak akan benar-benar mangkrak. Ia pun mengaku siap mengajukan tambahan anggaran ke Presiden jika diperlukan.
“Insha Allah, kalau bisa Rp1.000 triliun kenapa tidak? Kalau bisa ya ini kan tidak tahu,” tutupnya. (*)
Share:
Baca Berita Kami Lainnya di:
