Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM– Mikson Yapanto, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, menegaskan pentingnya percepatan pemenuhan syarat pengembangan program Kampung Nelayan usai melakukan kunjungan lapangan di Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara.
Kunjungan tersebut berkaitan dengan survei yang dilakukan oleh tim KNMP Kementrian Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka menilai kelayakan wilayah tersebut sebagai lokasi pengembangan kampung nelayan terpadu.
Dalam keterangannya, Mikson menyampaikan bahwa hasil kunjungan itu menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk segera menindaklanjuti berbagai persyaratan yang telah ditetapkan.
Ia menekankan bahwa peluang pengembangan ini harus dimanfaatkan secara maksimal karena dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Saya minta semua pihak, baik pemerintah desa, kabupaten, maupun masyarakat, segera bergerak memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan. Ini peluang besar yang tidak boleh disia-siakan,” ujar Mikson.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah kriteria utama yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai kampung nelayan binaan DKKP.
Salah satunya adalah komposisi penduduk, di mana minimal 80 persen warga harus berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, atau pengolah hasil perikanan.
Menurutnya, syarat ini menjadi indikator kuat bahwa wilayah tersebut benar-benar berbasis ekonomi kelautan.
Selain itu, kesiapan lahan juga menjadi faktor krusial. Lokasi yang diusulkan harus berstatus clean and clear, artinya tidak memiliki sengketa dan siap untuk pembangunan infrastruktur.
Lahan tersebut idealnya merupakan milik pemerintah daerah atau desa, sehingga memudahkan proses pengembangan tanpa hambatan administratif.
Mikson juga menyoroti pentingnya potensi perikanan yang dimiliki wilayah tersebut. Baik sektor perikanan tangkap, budidaya, maupun wisata bahari, semuanya harus memiliki prospek yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
“Kalau potensi ini dimaksimalkan, maka dampak ekonominya akan sangat besar bagi masyarakat,” tambahnya.
Di sisi kelembagaan, ia menegaskan bahwa masyarakat harus terorganisir dalam kelompok usaha bersama, koperasi perikanan, atau Koperasi Desa Merah Putih.
Hal ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Tak kalah penting, lokasi juga harus strategis, yakni dekat dengan pelabuhan perikanan atau pusat aktivitas nelayan dalam satu wilayah kabupaten. Akses yang mudah akan mendukung distribusi hasil tangkapan dan aktivitas ekonomi lainnya.
Lebih lanjut, Mikson menjelaskan apabila lokasi tersebut lolos dan ditetapkan untuk pengembangan, maka pemerintah melalui KKP akan membangun berbagai sarana pendukung.
Infrastruktur seperti dermaga, docking kapal, balai pelatihan, hingga jalan lingkungan akan menjadi prioritas utama.
Selain itu, fasilitas pendukung seperti gudang beku cold storage, pabrik es, serta sentra kuliner juga akan dibangun guna menunjang rantai distribusi dan nilai tambah hasil perikanan.
Penataan kawasan permukiman nelayan juga menjadi bagian penting, termasuk perbaikan rumah agar lebih layak huni dan lingkungan yang bersih serta tertata.
Mikson berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi untuk memenuhi kriteria tersebut.
Ia optimistis, dengan kerja sama yang baik, Desa Bulontio Barat memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kampung nelayan percontohan di Provinsi Gorontalo.
“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang masa depan ekonomi masyarakat nelayan. Kita harus serius mengawal ini,” tutupnya.(*)
