Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM– Pembangunan akses jalan Tulabolo–Pinogu di Kabupaten Bone Bolango kembali menjadi perhatian DPRD Provinsi Gorontalo.
Dewan mendorong agar persoalan konektivitas wilayah tersebut tidak berhenti pada rapat dan komitmen, tetapi segera diwujudkan melalui langkah pembangunan yang jelas dan terukur.
Hal itu mengemuka dalam Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tulabolo–Pinogu yang digelar Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Hotel Aston Kota Gorontalo, Senin (24/8/2026).
Forum tersebut mengangkat tema “Membangun Ekosistem Kolaborasi Lestari untuk Percepatan Pembangunan Akses Jalan Tulabolo–Pinogu”.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Saptiani Sidiki, hadir mewakili Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
Yeyen menegaskan, pembangunan jalan Tulabolo–Pinogu membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, DPRD hingga pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, setiap pihak harus mampu menerjemahkan kewenangan masing-masing menjadi kontribusi nyata.
Komitmen yang telah disepakati tidak boleh hanya berakhir dalam bentuk dokumen tanpa kejelasan pelaksanaan.
“Forum ini harus menjadi ruang untuk menyatukan perspektif, kepentingan, kewenangan dan sumber daya. Yang terpenting, hasilnya harus menghasilkan langkah nyata untuk mempercepat pembangunan akses jalan Tulabolo–Pinogu,” ujar Yeyen.
Ia menilai keberadaan akses jalan tersebut sangat penting bagi masyarakat Pinogu.
Infrastruktur itu berkaitan langsung dengan mobilitas warga, distribusi barang, pelayanan kesehatan, pendidikan, kegiatan ekonomi serta akses menuju pusat pemerintahan.
Karena itu, pembangunan jalan Tulabolo–Pinogu dinilai bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi bagian dari upaya membuka konektivitas dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
DPRD juga mendorong agar pembangunan dilakukan secara terencana dengan memperhatikan kualitas, keamanan, pemeliharaan serta keberlanjutan infrastruktur.
Dalam forum tersebut, para pihak turut menandatangani berita acara komitmen bersama sebagai landasan untuk mengawal percepatan pembangunan akses Tulabolo–Pinogu.
Namun, DPRD menilai penandatanganan tersebut harus segera diikuti rencana kerja yang konkret, pembagian kewenangan, dukungan anggaran, target waktu serta mekanisme evaluasi.
Masyarakat Pinogu, kata Yeyen, membutuhkan hasil nyata berupa akses jalan yang dapat digunakan, bukan sekadar rangkaian pertemuan dan seremoni.
DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen mengawal proses tersebut secara kolaboratif, transparan dan akuntabel agar pembangunan jalan Tulabolo–Pinogu benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, komitmen lintas sektor diharapkan menjadi titik balik untuk mengubah pola kerja dari sekadar koordinasi menjadi kolaborasi yang berorientasi pada target dan hasil. (*)
