Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
POHUWATO, BICARAA.COM– Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, melaksanakan reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Selasa (7/7/2026).
Dalam agenda tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai mendesak, mulai dari pembangunan kampung nelayan hingga pembangunan tanggul pengendali banjir.
Kepala Desa Pohuwato, Ramlan Kajim (52), mengatakan desa yang dipimpinnya merupakan wilayah pesisir dengan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan kuat agar pembangunan kampung nelayan segera direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus menunjang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Kampung nelayan ini sebenarnya sudah lama menjadi harapan masyarakat. Desa Pohuwato berada di kawasan pantai dan sebagian besar penduduk menggantungkan hidup sebagai nelayan. Karena itu, kami berharap program tersebut dapat segera diwujudkan,” ujar Ramlan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Mikson Yapanto yang dinilai memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
Ramlan mengungkapkan, bantuan yang pernah diberikan Mikson kepada warga berasal dari dana pribadi dengan nilai mencapai jutaan rupiah, namun tidak pernah dipublikasikan maupun dijadikan bahan pencitraan.
“Beliau sering membantu masyarakat tanpa harus mengumumkannya kepada publik. Bahkan banyak bantuan yang kami ketahui langsung justru tidak pernah disampaikan oleh beliau sendiri. Sikap seperti itu yang membuat masyarakat menaruh rasa hormat dan memberikan apresiasi kepada Pak Mikson,” ungkapnya.
Selain pembangunan kampung nelayan, warga juga mengusulkan pembangunan tanggul untuk mengantisipasi banjir yang kerap melanda permukiman saat musim hujan.
Aspirasi tersebut disampaikan Suwarni Poha (45) yang berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Menurut Suwarni, luapan air setiap musim penghujan tidak hanya menggenangi rumah warga, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi merusak lahan yang menjadi sumber penghidupan warga.
“Kami sangat berharap ada pembangunan tanggul agar banjir tidak terus berulang setiap tahun. Ini bukan hanya untuk melindungi rumah warga, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai,” kata Suwarni.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan dalam forum reses tidak berhenti sebagai usulan semata, melainkan dapat diperjuangkan hingga terealisasi melalui program pemerintah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Mikson Yapanto menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi perhatian DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia menilai usulan pembangunan kampung nelayan maupun tanggul merupakan kebutuhan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Menurut Mikson, pembangunan kampung nelayan tidak hanya menyediakan fasilitas bagi nelayan, tetapi juga dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pesisir apabila didukung dengan sarana yang memadai.
“Kami akan mengawal aspirasi ini melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kementerian terkait. Program seperti kampung nelayan membutuhkan dukungan lintas sektor agar dapat direalisasikan,” ujar Mikson.
Ia menambahkan, pembangunan tanggul juga menjadi prioritas karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat dari ancaman banjir yang terjadi hampir setiap musim hujan.
Karena itu, pihaknya akan mendorong agar usulan tersebut masuk dalam pembahasan program pembangunan sesuai kewenangan pemerintah.
“Reses bukan sekadar mendengar keluhan masyarakat, tetapi menjadi dasar bagi kami untuk memperjuangkan kebutuhan warga. Saya berkomitmen mengawal seluruh aspirasi ini hingga ke pemerintah provinsi maupun kementerian agar peluang realisasinya semakin besar,” tegas Mikson. (*)
