Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM– Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap 2 Mei kembali menjadi momentum refleksi terhadap nasib guru di Indonesia.
Dalam siaran persnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti masih adanya ketimpangan perlakuan terhadap guru yang dinilai belum sepenuhnya mendapatkan keadilan dari negara.
Menurut Ridwan, setiap peringatan Hardiknas, masyarakat kerap mengenang jasa serta mengulang semboyan pendidikan yang diwariskannya.
Namun di balik perayaan tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang dinilai belum terjawab secara jujur: apakah negara benar-benar memuliakan guru, atau justru melanggengkan ketidakadilan yang bersifat sistemik.
Ia menilai, penyebutan guru sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa” selama ini memang terdengar mulia, tetapi memiliki konsekuensi problematik.
Frasa tersebut, kata dia, kerap dijadikan legitimasi kultural untuk menormalisasi pengorbanan tanpa batas, bahkan ketika seharusnya pengorbanan itu dibalas dengan keadilan yang nyata.
“Negara tidak boleh menjadikan ‘panggilan jiwa’ sebagai alasan untuk membayar murah kerja intelektual guru. Mereka memegang peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa,” tegas Ridwan.
Lebih lanjut, ia menekankan peringatan Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni semata.
Momentum ini, menurutnya, harus dijadikan ruang evaluasi yang jujur terhadap kebijakan pendidikan yang selama ini berjalan.
Penghormatan simbolik tanpa diiringi keberpihakan nyata hanya akan menciptakan ilusi kemajuan.
Ridwan juga menyoroti budaya retorika yang masih dominan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia.
Guru dimuliakan dalam narasi dan pidato, namun sering kali diabaikan dalam kebijakan konkret.
Padahal, sejak awal, pendidikan di Indonesia merupakan proyek strategis yang menyangkut masa depan bangsa.
Ia menegaskan bahwa persoalan guru bukan sekadar isu administratif, melainkan persoalan keadilan sosial.
Kondisi guru kontrak yang masih hidup dalam ketidakpastian dinilai sebagai bukti bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.
“Ketika pengabdian terus dieksploitasi dan masa depan guru dibiarkan tidak pasti, maka negara sedang mengirim pesan yang keliru,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ridwan menegaskan bahwa Hardiknas harus menjadi momentum refleksi sekaligus koreksi.
Bukan hanya mengenang jasa guru, tetapi memastikan mereka benar-benar dimuliakan dalam arti yang sesungguhnya.
“Bangsa ini tidak kekurangan guru hebat. Yang masih kurang adalah keberanian untuk memperlakukan mereka secara adil. Jika negara ingin masa depan yang kuat, maka keadilan bagi guru tidak boleh terus ditunda,” tutupnya. (*)
