Perjalanan ini melibatkan perubahan norma dan nilai-nilai sosial agar menciptakan ruang bagi perempuan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan ambisi mereka.
Agama dan kebijakan pemerintah dengan cermat memperhatikan segala aspek kehidupan perempuan, bahkan dalam hal-hal yang mungkin terlihat sepele, seperti pilihan busana dan perilaku mereka.
Upaya ini mencerminkan kebijakan yang bersifat holistik, yang mencakup tidak hanya aspek keagamaan tetapi juga kontrol dan pengarahan terhadap norma-norma sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari perempuan.
Ketika perempuan memilih untuk melangkah di luar batas norma yang berlaku, seringkali mereka mendapat stigma negatif, dicap rendah, dan diberi sejumlah julukan merendahkan lainnya.
Situasi ini menciptakan persepsi yang menyiratkan bahwa perempuan seakan kehilangan kekuatan tawar-menawar, membuatnya sulit untuk dihargai atau diakui dalam keputusan dan pilihannya.
Meskipun demikian, kita tidak boleh mengabaikan situasi perempuan yang menjadi korban, karena kenyataannya, perempuan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, hingga seksual.
Menutup mata terhadap realitas ini hanya akan memperburuk kondisi yang dialami oleh perempuan yang rentan menjadi korban. Walaupun diatur dalam KUHP atau UU 1/2023 sebagai peraturan umum dengan jelas melarang tindakan aborsi, dapat dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 346 KUHP atau Pasal 463 UU 1/2023.
Terdapat pengecualian dalam Pasal 463 UU 1/2023 yang menyatakan bahwa aborsi tidak berlaku sebagai pelanggaran hukum dalam kasus korban kekerasan seksual atau ketika terdapat indikasi kedaruratan medis.
