BICARAA.COM, GORONTALO– Sopir tronton yang tergabung dalam Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) menggelar aksi demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo Rabu (16/10/2024).
Aksi Demonstrasi diikuti oleh 200 perwakilan sopir kontainer yang melakukan iring-iringan menggunakan 100 mobil tronton untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Koordinator lapangan, Khamal Himran, mengungkapkan, demonstrasi yang dibuat bertujuan untuk menjaga stabilitas kebutuhan masyarakat Gorontalo.
“Kami menyampaikan beberapa tuntutan penting, antara lain perpanjangan waktu pengalihan jalur kontainer berdasarkan surat edaran Dinas Perhubungan, pencabutan Peraturan Gubernur Gorontalo No. 73 Tahun 2017, penyaluran BBM solar bersubsidi yang tidak tepat sasaran, serta penertiban Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) di Pelabuhan Anggrek,” jelas Khamal.
Khamal juga menegaskan, perhatian serius dari Pemerintah dan DPRD Provinsi Gorontalo sangat diperlukan agar kebutuhan pasokan kontainer untuk masyarakat dapat diakomodasi dengan baik.
“Jika tuntutan ini diabaikan, yang kami takutkan jumlah kontainer terbengkalai di Pelabuhan Gorontalo bisa melunjak akibat minimnya stok barang yang masuk dari luar daerah,” tandasnya.
Disamping itu, di pelabuhan Gorontalo terdapat banyak kontainer yang membawa kebutuhan masyarakat yang masih tertumpuk dan terbengkalai.
“Dalam beberapa hari ke depan, akan ada kontainer baru yang masuk. Jika situasi ini dibiarkan, masyarakat akan mengalami kesusahan karena tidak mendapat pasokan kebutuhan pokok,” tegasnya saat audiens.
Ketika audiens, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, melalui Faisal Hulukati menyampaikan komitmennya untuk mengawal tuntutan yang disampaikan agar cepat dilaksanakan.
“DPRD siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendorong penyelesaian tuntutan yang telah diajukan oleh teman-teman sopir kontener di Gorontalo,” ungkapnya.
Kepala Dinas Perhubungan (DISHUB) Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, yang turut hadir dalam audiensi juga menyampaikan, tuntutan-tuntutan yang disampaikan akan menjadi perhatian utama bagi DISHUB dan stakeholder terkait.
“Kami akan berupaya mencari solusi secara bersama, meskipun saat ini Pj Gubernur sedang berada di luar daerah. Kami akan berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah untuk mencarikan solusi terbaik,” tutupnya. (*)
