Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
POHUWATO, BICARAA.COM –Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, dari Daerah Pemilihan VI Pohuwato–Boalemo, melaksanakan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, Jumat (24/10/2025).
Warga meminta perhatian terhadap kondisi sungai yang pendangkalannya kian parah dan tidak lagi mampu menahan luapan air saat hujan deras.
Kebun jagung dan kelapa milik petani menjadi area yang paling terdampak.
Keluhan itu disampaikan oleh Salim Akbar (45), petani yang beberapa kali gagal panen akibat banjir yang merendam tanaman selama berhari-hari.
Dirinya menegaskan normalisasi sungai adalah kebutuhan mendesak.
“Kalau sungai tidak dinormalisasi, banjir bisa kapan saja datang dan menghabiskan semua hasil kebun,” ucap Rustam.
Selain itu, Salim juga menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan bantuan bibit perkebunan yang dianggap belum merata.
Padahal, kebutuhan bibit sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas petani.
“Kalau semua petani bisa dapat bantuan bibit, ekonomi di Desa Dudewulo akan jauh lebih baik,” kata Salim berharap.
Kebutuhan sektor UMKM juga disuarakan pelaku usaha makanan lokal, Salma Ibrahim (40).
Ia menilai pelaku usaha kecil masih tertahan modal dan perlengkapan sehingga tidak dapat memperluas produksi meski banyak peluang pasar.
“Kami butuh dukungan agar usaha bisa berkembang dan membuka lapangan kerja,” ungkapnya.
Menanggapi seluruh aspirasi, Mikson Yapanto menegaskan dirinya akan menindaklanjuti setiap kebutuhan melalui koordinasi lintas instansi untuk percepatan respons kebijakan.
Khusus untuk normalisasi sungai dan perbaikan irigasi, Mikson menyebut telah menjadi perjuangannya sejak beberapa tahun lalu.
Ia mengungkapkan, pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) II bahkan sudah pernah turun meninjau langsung lokasi yang dilaporkan warga.
“Masalah irigasi ini bukan baru. Kami akan kembali berkoordinasi dengan BWSS II agar usulan normalisasi sungai segera masuk dalam program penanganan,” jelas Mikson.
Ia menilai seluruh aspirasi warga bersifat realistis dan berhubungan langsung dengan peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan.
“Tugas kami memastikan kebutuhan masyarakat diperjuangkan sampai dibahas di meja kebijakan. Reses bukan sekadar serap aspirasi, tapi harus berujung pada hasil yang menyentuh kehidupan warga,” tegasnya.
Mikson memastikan setiap poin yang diterima dalam reses akan dibawa ke rapat resmi Komisi II dan diupayakan masuk dalam penyusunan program pembangunan yang akan datang. (*)
