Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM – Keluhan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Gorontalo mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto.
Ia menegaskan, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele, apalagi jika kondisi di lapangan tidak sesuai dengan klaim yang disampaikan pihak Pertamina.
Sebelumnya, T. Muhammad Rum, Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Sulawesi, menegaskan stok BBM masih tersedia untuk mengsupply kebutuhan masyarakat.
“Untuk stoknya masih tersedia. Adanya peningkatan kebutuhan beberapa minggu ini di masyarakat kami respon dengan peningkatan operasional di IT Gorontalo untuk memenuhi kebutuhan. Kami juga terus mengevaluasi pelayanan di SPBU agar kebutuhan masyarakat tercukupi. Monitoring dan pengawasan untuk BBM subsidi juga terus dilakukan,” jelasnya.
Namun, Mikson melihat ada perbedaan antara klaim Pertamina dan keluhan nyata masyarakat di lapangan.
Ia menegaskan, jika memang stok tersedia, maka seharusnya tidak ada antrean panjang, apalagi laporan soal kelangkaan di SPBU.
“Kalau benar stok ada, mengapa rakyat harus mengantri berjam-jam, bahkan pulang dengan jerigen kosong? Ini jelas ada yang tidak beres. Jangan sampai masyarakat dikorbankan oleh permainan distribusi atau lemahnya pengawasan. Kami butuh fakta, bukan sekadar klaim,” tegas Mikson.
Menurutnya, kelangkaan BBM berdampak langsung pada sektor ekonomi rakyat.
Petani, nelayan, hingga pelaku usaha kecil sangat bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi. Jika aksesnya terhambat, maka yang dirugikan adalah masyarakat kecil.
“Kelangkaan BBM ini bukan sekadar masalah teknis. Ini menyangkut keberlangsungan hidup rakyat kecil. Nelayan tidak bisa melaut, petani kesulitan mengolah lahan, pedagang tidak bisa beraktivitas lancar. Jadi jangan main-main dengan isu ini,” ujarnya.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo memastikan akan melakukan sidak ke sejumlah SPBU yang menjadi pusat keluhan masyarakat.
Mikson menyebut, langkah tegas harus segera diambil agar distribusi benar-benar sesuai peruntukan.
“Saya tegaskan, jangan ada SPBU yang mempermainkan distribusi BBM bersubsidi. Jika terbukti, kami tidak segan-segan merekomendasikan sanksi keras. Tugas kami memastikan rakyat mendapatkan haknya, bukan menyaksikan permainan yang merugikan,” tutupnya. (*)
