Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM – Pengadilan Tinggi Gorontalo mengabulkan sebagian gugatan banding yang diajukan Idris Kadji dan sejumlah pihak terkait sengketa kepengurusan Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa, Kabupaten Pohuwato.
Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 65/PDT/2026/PT GTO yang sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 67/Pdt.G/2025/PN Lbo tertanggal 8 September 2026.
Putusan banding yang tercatat dalam sistem e-Court Mahkamah Agung pada 12 November 2026 itu memberikan pengakuan hukum terhadap kepengurusan KUD Dharma Tani yang terbentuk melalui kesepakatan perdamaian atau islah pada 17 November 2016.
Pengurus KUD Dharma Tani, Usman Pulumuduyo, S.H.I., menyampaikan bahwa putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam penyelesaian sengketa kepengurusan koperasi yang telah berlangsung selama beberapa tahun.
Ia menjelaskan, majelis hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dari pihak Idris Kadji dan kawan-kawan, kemudian mengadili sendiri perkara tersebut.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan sah kesepakatan perdamaian atau islah yang dilaksanakan pada 17 November 2016. Kesepakatan tersebut menjadi landasan pembentukan kepengurusan KUD Dharma Tani setelah terjadi perselisihan internal koperasi.
Majelis hakim juga menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk terhadap pihak ketiga di luar KUD Dharma Tani.
Selain itu, pengadilan mengesahkan kepengurusan koperasi yang dibentuk berdasarkan hasil islah 2016, Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa pada 22 Desember 2016, serta Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar pada 5 Juli 2017.
Seluruh proses tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 14 tertanggal 22 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Hartati Haridji, S.H., M.H.
Perubahan anggaran dasar tersebut juga telah mendapatkan persetujuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Keputusan Nomor 000776/PAD/M.KURM.2/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018.
Di sisi lain, majelis hakim menyatakan sejumlah pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Pengadilan juga membatalkan Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani yang dilaksanakan pada 30 November 2022 beserta seluruh keputusan yang dihasilkan dari rapat tersebut.
Tak hanya itu, Akta Notaris Nomor 4 tertanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Hartati Haridji dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dalam perkara yang sama, majelis hakim turut menolak seluruh tuntutan provisi dan eksepsi yang diajukan pihak terbanding.
Usman menilai putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut mempertegas kedudukan hukum kepengurusan KUD Dharma Tani di bawah pimpinan Idris Kadji dan kawan-kawan berdasarkan kesepakatan islah 2016.
Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati putusan pengadilan dan menjadikannya sebagai dasar untuk menyikapi persoalan kepengurusan koperasi ke depan.
Usman juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai legalitas kepengurusan KUD Dharma Tani.
Dengan adanya putusan banding tersebut, diharapkan polemik kepengurusan koperasi yang berlangsung selama beberapa tahun dapat memperoleh kejelasan hukum sehingga aktivitas kelembagaan dan usaha koperasi dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
Rilis/Advertorial










