BICARAA.COM, POLITIK-Film dokumenter “Dirty Vote” menuai kontroversi yang sangat tajam dikalangan Politisi maupun Capres dan Cawapres di Indonesia.
Film karya sutradara Dandy Laksono ini menghadirkan pandangan tajam Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.
Bivitri Susanti mengulas tentang pemanfaatan bantuan sosial (bansos) sebagai alat politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dengan fenomena itu disebut dengan politik gentong babi.
Bivitri Susanti juga menjelaskan bahwa politik gentong babi merupakan suatu strategi berpolitik yang menggunakan uang negara.
Dan kemudian dialokasikan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi dan penguasa.
Tujuannya bukan hanya untuk pemenangan saat itu, melainkan juga untuk memperkuat basis pemilih.
Menurut Bivitri, dalam konteks politik Indonesia saat ini, fenomena ini terlihat melalui berbagai gelontoran anggaran bansos menjelang Pemilu 2024.
Bantuan sosial yang semestinya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, dianggap telah disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu termasuk Jokowi.
Bivitri juga menyoroti anggaran bansos yang mencapai Rp 78,06 triliun hanya untuk bulan Januari.
Dan dianggap berlebihan dibandingkan dengan bansos yang diberikan selama pandemi Covid-19.
Dengan penjelasan Bivitri Susanti, dia juga mengajak masyarakat untuk lebih peka terhadap strategi politik saat ini.
Dimana jelas akan merugikan dan mencederai Demokrasi di Indonesia.
Dalam pemaparan Bivitri Susanti, dia juga mengungkapkan sejarah politik gentong babi yang awalnya dikenal di Amerika Serikat.
