Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO , BICARAA.COM — Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan monitoring dan pengawasan terhadap program bantuan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (15/10/2026).
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha.
Pengawasan tersebut difokuskan pada pemanfaatan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Komisi II ingin memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukan serta mendukung peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, tim Komisi II diterima langsung oleh penerima bantuan, Ismet Yusuf. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD atas dukungan yang diberikan melalui program bantuan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Ismet mengungkapkan bahwa mesin jahit yang diterimanya telah beroperasi dan membantu keberlangsungan usahanya. Peralatan tersebut menjadi sarana penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.
“Alhamdulillah, bantuan mesin jahit ini sudah beroperasi dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha kami. Kami berterima kasih atas perhatian dan kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo,” ungkap Ismet.
Bagi pelaku IKM, dukungan berupa peralatan usaha dapat membantu meningkatkan kemampuan produksi sekaligus menunjang keberlanjutan kegiatan ekonomi. Karena itu, ketepatan sasaran dan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan penerima menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program pemerintah.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa pengawasan terhadap bantuan IKM akan terus dioptimalkan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap bantuan dimanfaatkan secara produktif dan memberikan hasil sesuai tujuan program.
Selain memeriksa pemanfaatan bantuan, monitoring dan evaluasi secara berkala juga dinilai penting untuk mengukur perkembangan usaha penerima. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi peningkatan omzet, produktivitas, serta potensi penyerapan tenaga kerja lokal.
Evaluasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki pelaksanaan program bantuan pada masa mendatang. Dengan demikian, anggaran daerah yang dialokasikan untuk pemberdayaan usaha dapat memberikan manfaat yang lebih terukur bagi masyarakat.
Komisi II juga mendorong koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar pelaksanaan program berlangsung efektif, transparan, dan akuntabel. Pengawasan yang berkelanjutan diharapkan mampu memastikan bantuan tidak berhenti pada proses penyaluran, tetapi berkontribusi terhadap perkembangan usaha penerima.
Melalui kegiatan ini, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo berharap program bantuan IKM dapat memperkuat kemandirian pelaku usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta membuka peluang kerja di daerah. (*)
