Parlemen & Legislatif

Sopir Shopee Express Diduga Tak Bayar Pajak, DPRD Gorontalo Siapkan RDP

×

Sopir Shopee Express Diduga Tak Bayar Pajak, DPRD Gorontalo Siapkan RDP

Sebarkan artikel ini
Wahyu Moridu, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Menerima Sejumlah Massa Aksi, Foto: (Rizal Koli/bicaraa.com)

Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini


BICARAA.COM, GORONTALO – Puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (4/8/2025), menuntut kejelasan kontribusi pajak dari perusahaan jasa pengiriman Sopir Shopee Express.

Mereka mendesak DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas legalitas dan kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah.

Disamping itu sejumlah demonstran menyampaikan kendaraan operasional milik Shopee Express tidak menyetor pajak kendaraan bermotor ke Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Padahal, armada perusahaan tersebut setiap hari menggunakan fasilitas umum seperti jalan provinsi dan kota.

“Kami meminta DPRD memfasilitasi RDP. Perusahaan Shopee Express sudah lama beroperasi, tapi tidak ada kontribusi ke daerah. Pajaknya tidak masuk ke PAD, padahal mereka cari keuntungan di sini,” kata Irwan salah satu orator aksi.

Para pendemo juga menuntut DPRD memanggil Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memberikan penjelasan terkait legalitas operasional perusahaan tersebut di wilayah Gorontalo.

Kritik juga dilayangkan kepada Dinas Perhubungan yang sebelumnya menyatakan bahwa kendaraan dengan pelat luar daerah, seperti pelat B atau D dari luar Gorontalo, tidak memiliki keterkaitan administratif dengan pemerintah provinsi.

Namun menurut massa, argumen itu tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan.

“Bukan soal pelatnya saja. Masalahnya, kendaraan-kendaraan itu beroperasi setiap hari, tapi pajaknya masuk ke daerah lain. Sementara Gorontalo hanya kebagian kerusakan jalan dan kemacetan,” tegasnya.

Selain persoalan pajak, massa juga menuntut agar perusahaan lebih melibatkan masyarakat lokal, bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga dalam posisi pengambil kebijakan di struktur perusahaan.

Mereka mengkhawatirkan terjadinya ketimpangan ekonomi dan sosial jika praktik seperti ini terus berlangsung tanpa pengawasan.

Menanggapi aksi tersebut, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu menyatakan bahwa DPRD melalui Komisi I akan segera menindaklanjuti tuntutan warga.

“Komisi I akan menggelar rapat dengar pendapat dengan semua pihak terkait, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas PTSP, dan manajemen Shopee Express,” ujar Wahyudin. (*)


Share:   

Baca Berita Kami Lainnya di: 
Image