Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
BOALEMO, BICARAA.COM – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, melaksanakan agenda reses masa sidang ketiga tahun 2025 di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Rabu (2/7/2025).
Hadir dalam pertemuan tersebut unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, petani kelapa, hingga kelompok perempuan majelis ta’lim.
Dalam sesi dialog terbuka, warga menyampaikan sejumlah aspirasi.
Mereka mengaku senang karena bantuan untuk puluhan pelaku UMKM di desa tersebut telah dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD tahun 2025 dan akan segera disalurkan.
“Alhamdulillah akhirnya kami dapat perhatian. Kami butuh alat produksi, modal kecil, dan pelatihan. Kalau ini jadi, usaha kami bisa lebih berkembang,” kata Siti Rahma (42), pelaku usaha makanan ringan.
Selain itu, petani kelapa juga menyuarakan harapan agar pemerintah bisa menyediakan program perlindungan kerja, khususnya berupa asuransi bagi tukang panjat kelapa.
Isu banjir yang rutin terjadi dan pengerukan sedimentasi sungai juga turut disampaikan oleh warga lainnya.
Kepala Desa Piloliyanga, Ramli Muhsin, menegaskan aspirasi yang disampaikan warganya mencerminkan kebutuhan riil yang dialami.
“Kami apresiasi perhatian DPRD, terutama soal UMKM. Tapi kami juga sangat berharap masalah banjir dan perlindungan pemanjat kelapa tidak diabaikan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Mikson Yapanto menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti semua aspirasi yang muncul dalam reses.
Ia menegaskan bantuan UMKM untuk puluhan warga Piloliyanga sudah resmi masuk dalam pokir 2025 dan akan segera dieksekusi.
“Insyaallah bantuan untuk UMKM segera disalurkan. Ini bagian dari upaya mendorong ekonomi desa agar tumbuh dari bawah,” ujar Mikson.
Ia juga menyambut baik usulan soal perlindungan pemanjat kelapa dan penanganan banjir.
Menurutnya, kedua isu itu akan segera dikomunikasikan dengan OPD terkait agar bisa dirumuskan menjadi program lintas sektor.
“Kita tidak bisa biarkan petani kita bekerja tanpa jaminan keselamatan. Begitu pula dengan banjir, harus diatasi melalui pengerukan dan normalisasi sungai,” tambahnya.
Mikson berharap reses ini tidak berhenti pada pencatatan aspirasi, tapi menjadi pintu gerbang realisasi program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. (*)
