Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
POHUWATO, BICARAA.COM – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, dari Daerah Pemilihan VI Pohuwato–Boalemo, melaksanakan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Butungale, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, Kamis (23/10/2025).
Dalam kegiatan itu, Mikson menerima berbagai aspirasi warga yang mengharapkan dukungan pemerintah terhadap normalisasi sungai dan penyaluran bantuan bibit kepada petani perkebunan, serta fasilitasi bantuan UMKM.
Keluhan pertama disampaikan oleh Rustam Djakaria (45), yang menyoroti kondisi sungai di wilayah mereka yang mulai dangkal akibat sedimentasi.
Kondisi itu memicu banjir saat hujan deras dan mengancam tanaman perkebunan warga, seperti jagung dan kelapa.
“Kalau sungai tidak dinormalisasi, banjir bisa kapan saja merusak tanaman kami. Kami hanya ingin kebun tetap aman untuk panen,” ujar Rustam di hadapan Mikson.
Selain normalisasi sungai, warga juga meminta bantuan bibit perkebunan agar produksi masyarakat dapat meningkat.
Mereka mengaku bantuan bibit sebelumnya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh warga yang membutuhkan.
Sektor UMKM juga menjadi perhatian masyarakat. Pelaku usaha kecil berharap penambahan kuota bantuan usaha agar ekonomi desa tetap bergerak.
Sementara itu, Sekretaris Desa Butungale, Cut Muthia Thalib, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Mikson yang turun langsung mendengarkan warga.
Menurutnya, reses menjadi ruang penting dalam menyampaikan kondisi riil di desa.
“Kami berharap seluruh aspirasi yang sudah disampaikan tidak hanya dicatat, tapi benar-benar diperjuangkan,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Mikson menegaskan normalisasi sungai akan dibahas dengan pihak terkait di tingkat provinsi agar segera ditangani secara teknis.
Sementara untuk bantuan bibit dan dukungan UMKM, Mikson memastikan akan mendorong penambahan alokasi bantuan di wilayah dapilnya.
“Tugas kami memastikan apa yang menjadi kebutuhan warga dapat diperjuangkan di meja kebijakan,” tegasnya.
Seluruh hasil reses ini, kata Mikson, akan dibawa ke rapat resmi Komisi II untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. (*)
