Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
BICARAA.COM – Gorontalo| DPRD Provinsi Gorontalo resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Sawit, menanggapi persoalan serius sektor kelapa sawit yang memicu banyak keluhan masyarakat.
Langkah awal dimulai lewat rapat perdana, Senin (14/4/2025), di ruang komisi gabungan.
Pansus menggandeng OPD terkait, Dinas Pertanian, PUPR, DPMPTSP, dan Biro Hukum Setda.
Fokus rapat langsung mengarah ke inti masalah, tumpang tindih izin, konflik lahan, serta dugaan pelanggaran regulasi.
Ketua Pansus, Umar Karin menegaskan komitmen kerja pansus selama enam bulan penuh.
“Ini bukan sekadar evaluasi, tapi penataan ulang. Kami akan telusuri semua laporan, dari hilir sampai hulu,” tegasnya.
Umar menyebut ada indikasi penyalahgunaan Izin Usaha Perkebunan (IUP) oleh beberapa perusahaan di Gorontalo.
Belum semua terbukti, tapi DPRD akan turun langsung ke lapangan untuk klarifikasi dan pengawasan ketat.
“Jangan ada lagi perusahaan yang kerja tanpa dampak positif ke warga. Kami awasi kontribusi sosial dan lingkungan mereka,” ujarnya.
Masalah lain yang disorot termasuk buruknya infrastruktur perkebunan, penurunan produksi, dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Seluruhnya bakal masuk dalam agenda pansus.
Pansus juga akan mengumpulkan data faktual dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan sistem pengelolaan sawit. Transparansi jadi kunci.
“Kami libatkan semua pihak, termasuk masyarakat, agar hasil pansus tidak hanya di atas kertas,” kata Umar.
Pembentukan pansus ini merupakan respons konkret atas laporan petani dan pegiat lingkungan.
DPRD Provinsi Gorontalo tak ingin persoalan sawit jadi bom waktu yang tak terselesaikan.
“Diharapkan, hasil kerja pansus bisa mendorong penataan regulasi dan menciptakan keadilan bagi petani serta perlindungan terhadap lingkungan,” tutupnya. (*)
