Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
POHUWATO, BICARAA.COM– Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, melakukan reses di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, pada Kamis (13/02/2025).
Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari permasalahan pertambangan hingga kebutuhan nelayan.
Salah satu warga, Usman Adam (54) mengungkapkan keluhannya terkait pertambangan emas di Pohuwato yang dinilai tidak memberikan kesempatan bagi warga lokal.
Menurutnya, jika hanya mengandalkan hasil pertanian, masyarakat kesulitan mencukupi kebutuhan hidup mereka, termasuk membayar utang.
“Tolong kami, Pak, berikan kesempatan kepada kami untuk menambang. Jangan lagi ada yang menghalangi kami untuk menambang,” ujar Usman dengan penuh harap.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Mootilango, Parjun Mohi (30), menyoroti perahu viber yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo kepada nelayan.
Menurutnya, bantuan tersebut sering mengalami kerusakan, sehingga kurang efektif digunakan oleh masyarakat.
“Kami mengusulkan agar bantuan perahu biasa atau kayu bisa diberikan, bahkan kalau bisa sekaligus dengan mesinnya. Harga perahu kayu hanya sekitar lima juta rupiah,” ungkap Parjun.
Parjun juga mengeluhkan banyaknya anak muda di desanya yang belum memiliki pekerjaan.
Ia berharap ada upaya konkret untuk mengakomodasi mereka di berbagai sektor kerja.
“Mayoritas mereka belum punya pekerjaan apa-apa saat ini, sehingga harapan saya bisa mengakomodir anak-anak muda kita bisa bekerja di sejumlah perusahaan di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato,” pungkasnya.
Menanggapi aspirasi warga, Mikson Yapanto menjelaskan saat ini telah diurus 10 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar masyarakat bisa menambang tanpa khawatir dianggap ilegal.
“Soal tambang, kami sedang mengupayakan izin pertambangan rakyat agar masyarakat bisa menambang dengan legal,” paparnya.
Ia juga menegaskan akan mengawal tenaga kerja lokal, terutama anak-anak muda lulusan perguruan tinggi, agar mendapatkan peluang kerja di perusahaan.
“Kita akan perjuangkan agar anak-anak kita bisa bekerja di PT. PETS. Ini menjadi tanggung jawab saya untuk mengawal mereka,” tegasnya.
Terkait bantuan perahu, Mikson berjanji akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk merealisasikan bantuan tersebut.
Namun, ia menekankan masyarakat perlu membentuk kelompok terlebih dahulu agar bantuan bisa lebih terorganisir.
“Kita upayakan bantuan perahu ini, tapi harus ada kelompok dulu agar bisa lebih mudah direalisasikan,” tutupnya. (*)
