Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
BICARAA.COM, GORONTALO – Ketegangan antara penambang rakyat dan pihak PT Gorontalo Minerals kembali mencuat.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, meminta pemerintah tak tinggal diam menghadapi situasi tersebut.
Menurut Mikson, konflik yang terus berulang ini butuh penanganan serius dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
“Pemerintah harus hadir. Ini bukan sekadar konflik lahan atau akses. Ini menyangkut rasa aman dan keadilan bagi semua pihak,” kata Mikson kepada bicaraa.com, Selasa (13/5/2025).
Ia menilai, Pemprov Gorontalo bisa memfasilitasi komunikasi terbuka antara Pemda Bone Bolango sebagai wilayah administratif, PT Gorontalo Minerals sebagai pemegang konsesi, serta para penambang lokal yang sejak lama beraktivitas di lokasi tersebut.
“Kita butuh solusi jangka panjang, bukan saling menyalahkan. Pemerintah daerah tidak boleh berat sebelah, harus jadi penengah,” tegasnya.
Mikson juga menyoroti sikap perusahaan yang dinilai belum sepenuhnya membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sekitar, terutama dalam hal akses lokasi tambang.
“Buka akses itu. Jangan membuat masyarakat seperti tamu di tanah sendiri,” ujarnya.
Ia mendesak PT Gorontalo Minerals untuk segera merealisasikan produksi di sejumlah titik eksplorasi yang sudah berjalan lama, seperti di Tulabolo, Motomboto, dan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango.
“Kalau memang serius berinvestasi, jangan berhenti di eksplorasi. Realisasikan,” tambahnya.
Selain percepatan produksi, Mikson juga mendorong perusahaan agar segera memulai pembangunan konstruksi pendukung di sekitar wilayah konsesi.
Hal ini dinilai penting untuk mendukung aktivitas industri serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Konstruksi harus dipercepat. Itu bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar konsesi,” tandasnya.
Mikson memastikan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
“Kita ingin Gorontalo menjadi daerah yang ramah investasi, tapi juga adil bagi rakyatnya,” tutup Mikson. (*)
