Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
POHUWATO, BICARAA.COM — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, dari Daerah Pemilihan VI Pohuwato–Boalemo, melaksanakan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Rabu (29/10/2025).
Dalam pertemuan itu, warga Desa Lemito menyampaikan keluhan soal pendangkalan sungai yang semakin parah dan sering menyebabkan banjir saat hujan deras.
Salah satu warga, Paisal Pakaya (45), mengungkapkan setiap musim hujan, air sungai meluap hingga ke jalan dan rumah-rumah warga.
Ia berharap pemerintah segera melakukan normalisasi sungai dan membangun boronjo atau tanggul penghalang banjir untuk mengurangi risiko luapan air.
“Kalau hujan deras, air sungai cepat naik dan masuk ke halaman rumah. Kami hanya bisa pasrah karena belum ada tanggul pengaman. Kami minta perhatian supaya sungai ini segera dinormalisasi,” ujar Paisal.
Selain soal banjir, Paisal juga menyampaikan aspirasi bagi pelaku UMKM di desanya, khususnya pembuat kue dan penjual makanan yang masih terkendala peralatan dan modal usaha.
“Banyak ibu-ibu di sini yang buat kue untuk dijual, tapi alatnya masih sederhana dan modal terbatas. Kalau bisa ada bantuan untuk UMKM seperti itu, pasti sangat membantu,” tambahnya.
Kepala Desa Lemito, Kisman Uwete, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Mikson Yapanto yang dinilai selalu konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat provinsi.
Ia menilai kunjungan tersebut menjadi bukti nyata kedekatan wakil rakyat dengan masyarakat di daerah.
“Pak Mikson ini bukan baru datang ke Lemito, beliau sudah sering turun langsung melihat kondisi warga. Kami sangat berterima kasih karena selalu menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat,” tutur Kisman.
Menanggapi aspirasi warga, Mikson Yapanto menegaskan pihaknya akan membawa seluruh persoalan itu ke pembahasan resmi Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia berkomitmen berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi II (BWSS II) untuk memastikan usulan normalisasi sungai dan pembangunan boronjo masuk dalam program prioritas.
“Masalah pendangkalan sungai dan ancaman banjir ini sudah kami pantau sejak lama. Saya akan dorong lagi agar segera ada langkah konkret di Lemito,” tegas Mikson.
Ia menambahkan, setiap aspirasi yang muncul dalam reses menjadi bahan penting untuk penyusunan kebijakan pembangunan daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Tugas kami memastikan aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan sampai ke meja kebijakan. Soal banjir dan dukungan UMKM ini akan kami kawal bersama pemerintah provinsi dan pihak teknis terkait,” ujarnya.
Mikson menegaskan reses bukan sekadar forum dengar pendapat, melainkan bentuk tanggung jawab untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Kalau aspirasi seperti ini tidak segera direspons, yang rugi masyarakat. Jadi kami akan pastikan penanganan sungai dan dukungan UMKM di Lemito mendapat perhatian serius,” tutupnya. (*)
