3. Penutupan PT. Freeport dan Perusahaan Kapitalis Lainnya
Operasional perusahaan-perusahaan tambang, termasuk PT. Freeport Indonesia, dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua. Distribusi kesejahteraan yang tidak merata dan kontrol yang dimiliki oleh segelintir orang kaya menunjukkan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
4. Pembatalan Omnibus Law dan UU Turunannya
UU Omnibus Law telah mendapat penolakan masif dari berbagai elemen masyarakat karena dinilai merugikan kelas buruh. Meskipun telah dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah tetap memaksakan implementasi UU tersebut melalui berbagai skema politiknya.
5. Tanggung Jawab Presiden atas Kekacauan Konstitusi
Berbagai strategi politik yang mengabaikan aturan hukum menimbulkan polemik di masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara hukum, namun tindakan-tindakan yang mengubah konstitusi demi kepentingan politik menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial.
6. Penindakan Terhadap Mafia Tambang dan Investasi
Kehadiran berbagai jenis mafia tambang di Gorontalo selama beberapa tahun terakhir harus ditindak tegas. Presiden juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. (*)
Penulis: Khalifah Ridho (LMID Gorontalo)
