Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
BICARAA.COM– Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, angkat bicara terkait keputusan pemerintah mengimpor ribuan mobil pick up dari India untuk program Koperasi Merah Putih.
Ia mempertanyakan apakah kendaraan impor tersebut telah memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang berlaku di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Adian di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Ia menyinggung aturan TKDN yang selama ini diberlakukan pemerintah, yakni minimal 25 persen dengan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen.
“Sebenarnya kan kalau kita bikin mobil tuh ada komponen lokal yang diproduksi lokal, TKDN, kandungan dalam negerinya lah gitu lho,” kata Adian.
Ia menyebut, rata-rata kendaraan yang diproduksi di dalam negeri sudah memenuhi angka 40 persen.
Karena itu, ia mempertanyakan apakah mobil pick up yang diimpor dari India juga mengikuti ketentuan yang sama.
“Rata-rata kan kalau saya tidak salah ya itu sudah rata-rata 40 persen. Apakah kemudian impor yang dari India ini juga memenuhi kriteria itu?” lanjutnya.
Adian mengingatkan pemerintah agar tetap konsisten terhadap regulasi yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal pengadaan barang impor untuk program nasional.
Ia menilai, penerapan TKDN penting untuk melindungi industri dalam negeri yang sudah berinvestasi dan membangun fasilitas produksi di Indonesia.
“Jangan sampai kemudian pabrikan-pabrikan yang sudah membangun di Indonesia, yang sudah memenuhi 40 persen TKDN itu kemudian kehilangan kesempatan karena hal-hal lain,” ujarnya.
Isu impor mobil pick up dari India sebelumnya memicu polemik di ruang publik.
Sejumlah pihak mempertanyakan alasan pemerintah memilih opsi impor dibandingkan memaksimalkan produksi dalam negeri, terutama di tengah kebijakan yang mendorong penggunaan produk lokal.
Meski demikian, Adian menyatakan PDIP masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah terkait kebijakan tersebut.
Ia merujuk pada pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta semua pihak menunggu sikap Presiden.
“Kan kemarin dari Pak Dasco sudah menyampaikan untuk menunggu dari Presiden ya terkait dengan itu. Ya kita tunggu saja,” ungkapnya.
Program Koperasi Merah Putih sendiri menjadi salah satu agenda yang tengah disiapkan pemerintah.
Namun kebijakan impor kendaraan untuk mendukung program tersebut dinilai perlu dikaji secara transparan, khususnya terkait pemenuhan TKDN dan dampaknya terhadap industri otomotif nasional.
PDIP menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan upaya memperkuat industri dalam negeri serta menjaga iklim usaha yang adil. (*)
