Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
BOALEMO, BICARAA.COM– Kebijakan Bupati Boalemo yang mengalihkan anggaran media DPRD ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memicu kemarahan Komisi I DPRD Boalemo.
Ketua Komisi I, Helmi Rasyid, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk intervensi yang merusak independensi DPRD sebagai lembaga politik yang dipilih oleh rakyat.
Informasi ini pertama kali diterima Komisi I dari Sekretaris Dewan (Sekwan) Robert Pauweni, yang menyatakan Bupati Boalemo meminta seluruh anggaran media DPRD dialihkan ke Kominfo Boalemo.
“Jangan seolah-olah hanya Bupati yang boleh mengelola informasi! DPRD juga punya hak untuk menyampaikan kerja-kerja kami kepada masyarakat. Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi soal independensi lembaga!” tegas Helmi dengan nada tegas.
Helmi mempertanyakan logika kebijakan ini, terutama terkait mekanisme administrasi yang dinilai tidak jelas dan berpotensi melanggar aturan pengelolaan keuangan daerah.
“SPK berbeda, tapi SPJ ada di Pemda? Ini akal-akalan yang tidak bisa diterima! Jangan sampai ada kepentingan terselubung di balik pengalihan anggaran ini,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, DPRD dan Pemda adalah dua lembaga yang berbeda dan memiliki kewenangan masing-masing.
Oleh karena itu, Helmi meminta agar Bupati tidak mencampuri urusan DPRD dengan dalih pengelolaan informasi.
“Bupati harus paham, DPRD bukan di bawah kendali Pemda! Jika ini dibiarkan, jangan salahkan kami jika DPRD mengambil langkah tegas,” ancamnya.
Untuk itu Komisi I DPRD Boalemo mendesak agar Pemda segera mengembalikan anggaran media ke DPRD dan menghormati batasan kewenangan antar-lembaga.
Jika tidak, Komisi I akan mengambil langkah politik yang lebih keras untuk mempertahankan independensi lembaga. (*)
