BICARAA.COM, POHUWATO– Viral di media sosial Facebook melalui akun Jamarudin Mantulu, sejumlah penambang dihadang masuk di portal masuk PT. Pets.
Dalam video yang dibagikan di halaman Facebooknya, terlihat adu cekcok antara pihak keamanan dan warga sekitar.
Kejadian ini terjadi pada pukul 07:00 Wita di Puncak Gunung Pani, lokasi yang dikenal memiliki potensi emas sebesar 19 juta ton.
Postingan Jamarudin mendapat banyak tanggapan dari pengguna Facebook.
Salah satu komentar datang dari akun Pakuni Ambulati yang menyatakan, “Hati-hati ada pembakaran jilid dua ini, jangan main-main dengan masyarakat.”
Komentar ini disusul oleh akun Dhelvi Kobi yang mengatakan, “Ti om ini salah satu orang tua dari anak yang ditahan karena kejadian tanggal 21 September lalu. Dia berjuang untuk menafkahi keluarga, menantu, cucu karena menggantikan peran anaknya untuk mencari nafkah.”
Akun Jhey Jhey menambahkan, “Jadi budak perusahaan asing, kasian Pohuwato.”
Warga setempat, Mudin Tangkobu (47), ketika diwawancarai menyampaikan kekecewaannya.
“Saat ini diri saya dan teman-teman hanya mencari makan dari tanah leluhur dengan sumber daya alam yang melimpah untuk tanah Pohuwato, tapi saat ini warga layaknya pembantu di tanah sendiri,” ungkap Mudin.
Saat ini, Sabtu (18/05/2024), postingan Jamarudin Mantulu telah dibagikan sebanyak 785 kali, mendapat 192 komentar, dan disukai oleh 201 orang.
Fenomena ini menunjukkan betapa besarnya perhatian dan keprihatinan masyarakat terhadap masalah yang terjadi di Puncak Pani.
Kejadian ini menggambarkan konflik yang sering kali terjadi antara masyarakat lokal dan perusahaan besar.
Penambang yang merasa berhak atas tanah leluhur mereka menghadapi tantangan dari perusahaan yang memiliki izin eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.
Adu cekcok yang terjadi di portal masuk PT. Pets mencerminkan ketegangan yang belum terselesaikan antara kedua belah pihak.
Sementara itu, pihak PT. Pets belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ini.
Namun, kejadian ini jelas menambah panjang daftar permasalahan yang harus diselesaikan demi kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan operasional perusahaan.
Dengan perhatian publik yang semakin besar, warga berharap ada solusi yang adil dan bijaksana untuk menyelesaikan konflik ini. (*)
