Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
BICARAA.COM – Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait kesepakatan transfer data pribadi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang muncul dalam poin-poin Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara kedua negara.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa proses negosiasi masih berlangsung dan posisi Indonesia tetap memprioritaskan perlindungan terhadap pekerja serta kepentingan nasional.
“Negosiasi berjalan terus,” ujar Prabowo usai menghadiri Harlah ke-27 PKB di Jakarta Convention Center, Rabu malam (23/7/2025).
Menurutnya, tekanan dari negara-negara besar dalam arena global membuat setiap langkah ekonomi menjadi sangat krusial dan penuh pertimbangan.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa kondisi dunia yang tidak stabil akibat berbagai konflik membuat Indonesia harus mengambil sikap non-blok dan menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak.
“Situasi dunia memang tidak baik-baik saja. Tapi Indonesia berusaha menjaga. Kita non-blok, kita hormati semua, kita baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyebut Amerika Serikat sebagai negara dengan sikap negosiasi yang alot, namun Indonesia tetap berkomitmen untuk berurusan secara profesional demi perlindungan terhadap tenaga kerja.
“Di bidang ekonomi, semua negara sedang menghadapi Amerika yang alot. Tapi ya itu fakta, kita harus berurusan,” sambungnya.
Prabowo menyebut pendekatan yang diambil pemerintah bertujuan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
“Saya harus menjaga agar tidak ada alasan untuk PHK pekerja-pekerja kita,” ujarnya.
Menanggapi kritik publik, Prabowo mengaku terbuka terhadap pengawasan, namun mengingatkan agar kritik tidak hanya bersifat nyinyir.
“Kita perlu kritik, kita perlu pengawasan. Tapi kalau nyinyir agak lain. Kita mau kerja baik, nggak ada yang bener,” tegasnya.
Sebelumnya, Gedung Putih AS telah merilis pernyataan resmi terkait kesepakatan dagang dengan Indonesia.
Salah satu poin penting adalah tarif timbal balik sebesar 19 persen dan penghapusan hambatan non-tarif terhadap ekspor AS, termasuk standar kendaraan dan sertifikasi produk kesehatan.
Kesepakatan ini menuai sorotan publik karena mencakup aspek sensitif seperti penghapusan kewajiban inspeksi barang impor dan potensi pertukaran data pribadi.
Namun, pemerintah memastikan proses negosiasi dilakukan dengan hati-hati dan transparan. (*)
