“Sudah dikroscek benar, 1.064 pekerja terdaftar di Kemenaker, tidak ada Tenaga Kerja Asing (TKA). Orang asing yang ada di BJA sebelumnya yakni dari buyer (pembeli) yang sedang melakukan kunjungan untuk mengecek produksi yang akan mereka beli. Dari sisi tenaga kerja sudah sesuai peraturan. BKPM perizinan lengkap, imigrasi dan Bea Cukai untuk ekspor juga sesuai aturan,” jelas Imam.
Kunjungan TIM PORA ini, lanjut Imam, juga mengonfirmasi pernyataan dari Pemerintah Daerah yang sebelumnya sudah berkunjung ke BJA, yakni semua sesuai aturan, termasuk Bea Cukai yang menyatakan kelengkapan seluruh perizinan dan dokumen ekspor.
Sebagai bagian dari pemerintah daerah Gorontalo, Imam menegaskan, kunjungan TIM PORA ke PT BJA ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan berinvestasi bagi investor di Gorontalo, termasuk kepada PT BJA Group.
Dukungan Perusahaan
Imam menambahkan, TIM PORA yang berkunjung ke wilayah kerja PT BJA di Popayato pada Selasa, 15 Oktober 2024 ini terdiri dari 17 instansi pemerintahan yakni: 1) Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, 2) Badan Intelijen Daerah, 3) Perwira Pos Intelijen TNI AU, 4) Kejaksaan Tinggi Gorontalo, 5) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, 6)Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, 7) Intelijen dan Keamanan Polda Gorontalo, 8) Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo, 9) Pangkalan Angkatan Laut Gorontalo, 10) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Gorontalo, 11) Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Gorontalo, 12) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 13) Bandara Djalaluddin Gorontalo, 14) Kantor Bea Cukai Gorontalo, 15) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo, 16) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo, dan 17) Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo. Adapun Badan Intelijen Strategis TNI yang seharusnya masuk dalam TIM PORA berhalangan hadir.
