Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
BICARAA.COM, GORONTALO – Rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengadakan mobil dinas senilai Rp4,1 miliar memantik gelombang kritik dari berbagai kalangan masyarakat sipil.
Kebijakan itu dinilai tidak mencerminkan empati terhadap realitas kebutuhan rakyat yang masih bergulat dengan persoalan dasar.
Aktivis muda Andika Wijaya Putra (23), yang selama ini aktif mengadvokasi isu-isu lingkungan dan kebijakan publik, menjadi salah satu suara kritis yang menyoroti rencana tersebut.
Menurut Andika, pengadaan mobil dinas bukanlah kebutuhan mendesak, apalagi di tengah masih banyaknya permasalahan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan penanganan lingkungan hidup yang belum tertangani maksimal.
“Efisiensi anggaran harus menjadi prioritas. Tapi justru yang terjadi, pemerintah memilih membeli mobil dinas ketimbang menyelesaikan persoalan riil rakyat,” kata Andika saat diwawancarai bicaraa.com, Jumat (25/7/2025).
Andika mengungkapkan, salah satu masalah mendesak yang dihadapi Gorontalo saat ini adalah buruknya sistem pengelolaan sampah.
Berdasarkan data yang ia himpun, volume sampah di wilayah ini mencapai 170 hingga 180 ton per hari. Namun, jumlah armada pengangkut hanya sekitar 65 unit.
“Dengan keterbatasan armada, tentu pengangkutan tidak maksimal. Ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan, dan keindahan kota,” ujarnya.
Ia menilai, alokasi anggaran Rp4,1 miliar akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk penguatan sistem persampahan.
Misalnya dengan menambah armada pengangkut, memperbaiki sistem TPA, serta mendukung program edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
“Gorontalo butuh langkah nyata untuk menuju lingkungan bebas limbah, bukan kendaraan baru untuk pejabat,” tegasnya.
Selain persoalan prioritas anggaran, Andika juga menyoroti aspek transparansi. Ia menuntut agar Pemprov Gorontalo menjelaskan secara terbuka dasar dan urgensi dari rencana pengadaan tersebut.
“Tanpa transparansi, publik hanya akan memandang ini sebagai pemborosan. Akuntabilitas pemerintah dipertaruhkan,” katanya.
Sejumlah organisasi mahasiswa dan komunitas sipil lainnya dikabarkan tengah menyiapkan pernyataan sikap dan kemungkinan aksi penolakan atas kebijakan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan pengadaan kendaraan dinas yang menuai kontroversi tersebut ketika ditemui. (*)
