Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan konsultasi ke Badan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III, membahas strategi pengembangan kawasan perkotaan yang berkelanjutan dan kompetitif.
Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi III, Espin Tulie, didampingi Wakil Ketua DPRD, Ridwan Monoarfa, dan Staf Ahli Gubernur Gorontalo, Bonie Ointoe.
Pertemuan tersebut diterima oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, yang memaparkan tantangan besar dalam pengembangan kawasan perkotaan di tengah laju urbanisasi yang terus meningkat.
Berdasarkan data, tingkat urbanisasi di Indonesia naik dari 54% pada 2010 menjadi 66% pada 2035.
“Pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, risiko bencana, degradasi lingkungan, kesenjangan sosial, dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Karena itu, dibutuhkan strategi pengembangan yang matang,” jelas Pranoto.
Dalam pertemuan itu, Pranoto menyampaikan kabar menggembirakan bahwa Kota Gorontalo masuk dalam 10 kota di Indonesia yang menjadi bagian dari Integrated City Program (ICP).
Program ini, katanya, membutuhkan sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pihak swasta dan investor.
“Keterbatasan dana pemerintah membuat kita harus menentukan skala prioritas. Apakah fokus pada pengembangan kawasan pariwisata, pelabuhan, kawasan ekonomi, atau akses jalan. Semua harus terukur dan memperhatikan ICOR,” ujarnya.
ICOR, atau Incremental Capital Output Ratio, adalah rasio antara tambahan investasi dengan tambahan output atau PDB yang dihasilkan.
Pranoto menegaskan, pemerintah harus memastikan investasi pembangunan kawasan tidak membebani anggaran dengan biaya perawatan yang lebih besar dibandingkan manfaat ekonominya.
Bagi pemerintah pusat, khususnya Badan Pengembangan Infrastruktur Kementerian PUPR, pembangunan kawasan harus memberi dampak signifikan bagi perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyambut baik hasil konsultasi ini.
Ia menegaskan DPRD siap mendorong percepatan program ICP di Gorontalo dengan memastikan sinergi antar pemangku kepentingan berjalan optimal.
“Kita ingin pembangunan ini bukan hanya proyek fisik, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tutupnya. (*)
Share:
Baca Berita Kami Lainnya di:
