BICAAR.COM, GORONTALO – Pengurus Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Provinsi Gorontalo menyeroti terkait isu dugaan aturan larangan penggunaan hijab bagi anggota Paskibraka 2024.
Pengukuhan Paskibraka yang digelar di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Pengukuhan tersebut menjadi kontroversi dan banyak dipertanyakan.
Hal ini mendapatkan respons dari PPI Gorontalo yang menentang terkait pelanggaran penggunaan hijab.
Sekretaris Umum PPI Provinsi Gorontalo, Junus Buhari Hafid mengatakan PPI menentang terkait larangan penggunaan hijab Paskibraka Putri yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila.
“Jadi pada dasarnya ini ada kaitannya dengan sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimana kita diberikan kebebasan meyakini suatu keyakinan,” kata Buhari, Kamis (15/08/2024).
“Melihat hal tersebut tentunya kami dari Gorontalo sudah pasti tidak mendukung hal tersebut,” tambahnya
Buhari menegaskan bahwa secara Organisasi PPI Nasional maupun PPI Provinsi Gorontalo sudah membuat petisi penolakan larangan penggunaan hijab Paskibraka Putri.
“Beredarnya petisi, menuai banyak tanggapan dari Para Ketua PPI tentang penolakan penggunaan hijab Paskibraka putri, dan saat ini ada beberapa daerah siap menarik utusan jika memang ada intervensi dari pihak penyelenggara tersebut tentang penggunaan hijab tersebut,” ujarnya.
“Dan kita Gorontalo pun siap menarik utusan kami, jika memang ada intervensi dari pihak penyelenggara,” tambahnya.
Buhari menjelaskan bahwa pelepasan hijab tersebut tidak ada instruksi dari PPI pusat. Daia menyebut PPI sebagai wadah para Anggota Paskibraka yang telah selesai melaksanakan tugas sebagai Paskibraka.
“Karena pada dasarnya, PPI bukan organisasi penyelenggara Paskibraka, Kita adalah wadah sekumpulan orang yang telah menyelesaikan tugas,” jelasnya.
“Untuk pelepasan jilbab tersebut tidak sangkut paut atau kewajiban untuk penyelenggaraan Paskibraka. Nah, artinya pelepasan jilbab ini lepas dari tangannya PPI. karena kita sebagai purna paskibraka tentunya menolak kebijakan tersebut,” tambahnya.
Terkahir, Buhari juga mengatakan bahwa pelepasan jilbab ini menentang nilai-nilai agama maupun nilai-nilai moral yang ada di Indonesia.
