Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
POHUWATO, BICARAA.COM – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, secara resmi menyurati dan melaporkan kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, terkait banjir yang terus berulang di Kabupaten Pohuwato.
Laporan tersebut disampaikan setelah banjir kembali melanda Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, pada Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 15.00 WITA.
Mikson menegaskan, banjir di Pohuwato tidak bisa lagi dianggap sebagai kejadian biasa.
Menurutnya, hampir setiap musim hujan wilayah tersebut selalu dilanda banjir dengan dampak yang semakin dirasakan masyarakat.
“Banjir ini bukan kejadian sesekali. Hampir setiap tahun selalu terulang dan warga terus dirugikan,” kata Mikson.
Dalam surat yang disampaikan kepada Gubernur Gorontalo, Mikson menjelaskan bahwa banjir yang sering terjadi diduga kuat berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hulu.
Ia menyoroti penggunaan alat berat di tambang ilegal yang dinilai mempercepat kerusakan lingkungan.
Menurutnya, penggunaan alat berat telah merusak alur sungai dan membuka lahan secara tidak terkendali.
Akibatnya, saat hujan turun dengan intensitas tinggi, air tidak tertampung dengan baik dan langsung meluap ke pemukiman warga.
“Kalau sungai rusak dan dangkal, air pasti cepat meluap. Ini yang sekarang dirasakan masyarakat Pohuwato,” ujarnya.
Mikson juga memasukkan dalam laporannya soal korban jiwa yang telah terjadi di lokasi tambang ilegal Pohuwato.
Ia menyebut kecelakaan kerja di PETI menjadi bukti bahwa aktivitas tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan manusia.
“Sudah ada korban di tambang ilegal. Sekarang banjir terus mengancam warga. Ini persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele,” tegas Mikson.
Ia menilai banjir dan korban di tambang ilegal merupakan peringatan yang terus berulang.
Jika tidak segera ditangani, dampak yang ditimbulkan akan semakin besar dan berpotensi menimbulkan korban berikutnya.
“Ini sudah menjadi peringatan berkali-kali. Jangan tunggu sampai ada korban dari warga akibat banjir baru kita bertindak,” katanya.
Mikson mengungkapkan, laporan dan surat yang ia sampaikan telah mendapat respons dari Gubernur Gorontalo.
Pemerintah provinsi, kata dia, merespons dengan rencana penertiban aktivitas tambang ilegal bersama aparat penegak hukum.
Ia berharap langkah tersebut segera direalisasikan di lapangan dan tidak hanya berhenti pada rencana.
Mikson menekankan bahwa penertiban harus dilakukan secara tegas agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah.
“Respons dari Gubernur sudah ada. Sekarang yang dibutuhkan tindakan nyata dan cepat,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, Mikson menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret.
Ia menegaskan keselamatan warga Pohuwato harus menjadi prioritas utama.
“Banjir dan korban di tambang ilegal ini terus berulang. Harus ada tindakan segera sebelum kerugian masyarakat semakin besar,” tutupnya. (*)
