Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
POHUWATO, BICARAA.COM — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, memberikan tanggapan keras terkait banjir yang kembali merendam Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.
Ia menilai banjir berulang yang dialami warga tidak bisa lagi dilihat semata-mata sebagai faktor hujan, melainkan akibat lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hulu.
Menurut Mikson, hujan deras hanyalah pemicu, sementara akar persoalan banjir terletak pada kerusakan lingkungan yang terus dibiarkan terjadi.
Aktivitas PETI yang merusak daerah resapan air dan alur sungai dinilai menjadi faktor utama yang memperparah dampak banjir di kawasan permukiman warga.
“Kalau setiap hujan Desa Teratai selalu banjir, berarti ada masalah serius di hulunya. Ini bukan kejadian baru, tapi terus berulang. Artinya, ada pembiaran terhadap kerusakan lingkungan,” tegas Mikson Yapanto saat dimintai tanggapan, Ahad (28/12/2025).
Ia menyebut, laporan masyarakat terkait PETI di wilayah Bulangita dan sekitarnya sudah lama mencuat.
Namun, hingga kini belum terlihat langkah tegas dan terukur dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait untuk menghentikan aktivitas tersebut secara permanen.
Mikson menilai, pendekatan imbauan semata tidak lagi relevan menghadapi aktivitas tambang ilegal yang berdampak langsung pada keselamatan warga.
Ia menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang merugikan masyarakat luas.
“Kalau hanya imbauan, itu tidak cukup. Dampaknya sekarang dirasakan langsung oleh warga, rumah terendam, aktivitas terganggu. Negara harus hadir dengan tindakan tegas, bukan sekadar peringatan,” ujarnya.
Sebagai Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi perekonomian dan sumber daya alam, Mikson mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan tambang, khususnya PETI di Pohuwato.
Ia juga meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk membuka data serta langkah konkret yang telah dilakukan.
Ia mengingatkan, pembiaran PETI tidak hanya berpotensi menimbulkan bencana banjir, tetapi juga konflik sosial dan kerusakan lingkungan jangka panjang.
Jika tidak ditangani serius, masyarakat akan terus menjadi korban setiap musim hujan.
“Jangan sampai setiap tahun warga Teratai jadi korban, sementara pelaku perusakan lingkungan tetap bebas beroperasi. Ini soal keadilan dan keselamatan masyarakat,” katanya.
Mikson juga mendorong agar penanganan banjir tidak berhenti pada penyaluran bantuan darurat, tetapi dibarengi dengan penertiban aktivitas di hulu dan pemulihan lingkungan.
Tanpa itu, ia menilai banjir akan terus menjadi ancaman berulang.
“Solusinya jelas, hentikan PETI, pulihkan lingkungan, dan perketat pengawasan. Kalau tidak, kejadian seperti ini akan terus berulang,” tutupnya. (*)
